RESUME 1(SATU) ABAD MUHAMMADIYAH
I. PEMBAHASAN
A. BERDIRINYA MUHAMMADIYAH
1. Kolonialisasi dan masyakat pribumi
Pada akhir abad XIX yang berkuasa di indonesia dalah kolonialis belanda, kekuasaanya semakin mantap sehingga berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan di dalam masyakat, baik secara politik, kontrol pemerintah kolonialis terhadap wilayah,pengusa lokal, dan masyarakat secara umum berjalan sesuai dengan birokrasi kolonialis.
Dalam sektor ekonomi juga di pengaruhi oleh kolonialis belanda dengan kebijakan ekonomi liberal yang berlaku secara formal sejak tahun 1870, sementara itu perluasan aktivitas ekonomi yang didasarkan pada sistem pasar dan penggunaan uang sebagai standar dalam setiap hubungan ekonomi telah merangsang ekonomi masyakat secara umum, semua itu mempunyai dampak positif terhadap ekonomi penduduk pribumi. Akan tetapi pada saat yang sama.tekanan ekonomi terhadap masyarakat semakin kuat akibat dari klenaikan biaya hidup, penarikan pajak tunai,pendapatan yang rendah, dan petani yang teralienasi dari tanah sebagai faktor produksi utama sehingga tingkat kehidupan masyarakat semakin rendah.
Namun, di tengah-tengah kondisi ekonomi penduduk pribumi yang tidak menetu itu , sekelompok masyarakat pribumi muncul sebagai pengusaha industri pedagang yang kuat seperti pengusaha industri batik, rokok, kerajinan,pedagang keliling, ini terjadi d berbagai daerah seperti pekalongan, yogyakarta,surakarta, kudus, palembang, dan banjarmasin. Mereka ini adalahpedagang pribumi yang mampu bersaing dengan pengusaha asing seperti eropa, china, arab, dan india
Para pengusaha dan pedagang pribumi ini mempnyai latar belakang agama islam dan ikatan sosial yang kuat, misalanya di jawa,mereka tinggal di kawasan tertentu yang dikenal dengan sebutab “ kauman atau sudagaran” sebagian besar penduduknya dalah pedagang dan pengusaha. Ekonomi mereka dalam keadaan yang baik sehingga membuka kesempatan padamereka untuk bisa merasakan menunaikan ibadah haji ke mekah, atau mengirim anak-anak mereka ke berbagai pesantren atau lembaga pendidikan isalam lainya baik di indonesia maupun di luar negeri, seperti timur tengah dan mesir, sehingga terjadilah intraksi kelompok pedagang dan pengusaha baik itu di lokal maupun di luar indonesia, itu semua membuka kesempatan masuknya unsur-unsur baru ke dalam masyarakat indonesia
Begitu juga dengan pendidikan para kolonalis memperkenalkan pendidikan barat kepada masyarakat pribumi secara terbatas ternyata telah menciptakan kelompok inteletual dan profesional yang mampu melakukan perubahan mau munculkan ide-ide baru di dalam masyarakat,yaitu dengan membentuk organisasi modren sebagai realisasi perubahan ide-ide baru tersebut.
Pada tahun 1908 budi utomo di dirikan oleh para mahasiswa sekolah kedokteran di jakarta, walaupun dasar, tujuan, dan aktivitas budi utomo sebagai suatu organisasi masih terikat pada unsur-unsur primordial dan terbatas, keberadan budi utomo secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap bentuk baru dari perjuangan kebangsaan melawan kondindisi yang di ciptakan oleh kolonialis belanda, sebagai organisasi baru sebagai perlawanan terhadap kekuasaan kolonialis yang berkonsentrasi di pedesaan dan perkotaan.
2. Dunia islam dan masyakat muslim indonesia
Perkembangan dunia islam pada akhir abad XIX dan awal abad XX di tandai oleh usaha untuk melawan dominasi barat setelah sebagian besar negara penduduknya beragama islam secara politik, sosial,ekonomi maupun budaya, setelah kehilangan kemerdekaan dari kekuasan kolonialis dan imperialis barat yang terjadi abad sebelumnya. Dalam masyarakat islam sendiri muncul kesadaran untuk mengatasi krisis internal dalam proses sosialisasi ajaran islam, akidah maupun pemikiran sebagian besar masyarakat,
Dalam kehidupan beragama terjadi kemerosotan ruhul islam, dimana orang islam seharusnya sumber ajaranya al-quran dan sunah rasulullah, tetapi dalam pengamalan ajaran islam banyak sekali dikalangan masyarakat islam yang bercampur dengan bid’ah, khurafat, dan syirik. Begitu juga dengan pemikiran islam yang selalu terbelenggu oleh otoritas suatu mazhab dan taklid kepada salah satu ulama sehingga ijtihad tidak dilakukan lagi dalam permasalahan ajaran agama yang murni ini,
Di tengah-tengah kemerosotan agama islam terjadi muncul ide-ide pemurnian ajaran dan kesadaran politik di kalangan umat islam melalui pemikiran dan aktivitas tokoh-tokoh agama islam seperti Jamaludin Al-Afgani, muhammad abduh, Rasyid Ridho, dan para pendukung muhammad bin abdul wahab, dimana mereka berperan dalam bidangannya masing-masing sesuai dengan ke ahlian mereka, jamaludin sebagai orang politik, dia mengarahkan pada ide persaudaran umat islam sedunia dan berjuang untuk pembebasan tanah air umat islam dari kolonialis barat, kemudian Muhammad Abduh dan Rasyid ridho berusa memerangi kesetatisan syirik, bid’ah,khurafat,taklid dan berusaha membuka pintu ijtihaddi kalangan umat islam,
Sebagaimana yang terjadi di dalam dunia islam secara umum, islam di indonesia pada abad tersebut mengalami kerisis kemurnian ajaran kesetatisan pemikiran, aktivitas dan pertntangan internal misalnya di pulau jawa, kemurnian ajaran islam ini sangat terasa karena unsur-unsur lokal yang sangat berpengaruh dalam proses sosialisasi ajaran islam dalam masyarakat seperti pada sekaten, kenduri, tahlilan, dan wayang . dalam masyarakat jawa sedikit sekali yang berpengetahuan cukup tentang islam, berperilaku tidak sesuai dengan ajaran islam kecuali sedikit, K.H.Ahmad Rifa’I menyatakan bahwa pengamalan agama islam orang jawa banyak menyimpang dari akidah islamiah dan harus diluruskan.
Krisis yang terjadi di dalam agama islam di indonesia selain disebabakan oleh dinamika internal, juga tidak dapat dipisahkan dengan perluasan kekuasan pemerintah kolonialis belanda.hal ini dapat kita lihat kejadian berbagai perlawanan terhadap kolonialis belanda seperti perang diponogoro, perang imam bonjol, perang aceh, protes-protes petani, yang semuanya di warnai oleh unsur islam yang sangat kental. Sehingga pemerintah kolonialis cenderung melihat islam sebagai acaman dan setiap aktivitas yang berhubungan dengan islam selalu dicurigai dan di anggap sebagai langkah untuk melawan penguasa.
Oleh sebab itu, pemerintah kolonialis secara tegas memisahkan islam dan politik, tetapi sebagai ajaran agama dan kegiatan sosial dibiarkan berkembang walaupun dalam pengawasan yang ketat, kecurigaan pemerintah kolonialis yang berlebihan terhadap islam sehingga umat islam selalu saja di awasi dalam segala gerak-geriknya, baik dalam ajaran dan pemikiran. Sehingga perubahan dalam masyarakat secara umum semakin diperburuk oleh munculnya sikap taklid kepada para ulama tertentu sebagian besar umat islam di indonesia pada waktu itu
Pemerintah kolonialis juga beruaha mengeksploitasi perbedaan yang ada dalam masyarakat yang berhubungan dengan islam, seperti perbedaan sosio-antropologi antara kelompok santri dengan kelompok abangan yang menjadi konflik sosial berkepanjangan
3. Ahmad Dahlan dan Pembentukan Muhammadiyah
Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu seperti yang digambarkan di atas, pada waktu itu pula Ahmad Dahlan muncul sebagai salah seorang yang peduli terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat pribumi secara umum dan masyarakat muslim secara khusus,
Ahmad Dahlan lahir di kampung Kauman, Yogyakarta, tahun 1868dengan nama Muhammad Darwis. Ayahnya, K.H. Abu Bakar, adalah iman dan khatib masjid besar kauman yogyakarta, sementara Ibunya Aminah, adalah anak K.H. Ibrahim, penghulu besar di yogyakarta.menurut salah satu silsilah, keluarga Muhammad Darwis dapat di hubungkan dengan maulana malik Ibrahim, merupakan salah satu wali penyebar agama islam di pulau jawa, Muhammad Darwis mempunyai lima orang saudara perempuan dan satu saudara laki-laki.
Anak –anak di Kampung Kauman pada waktu itu selalu diarahkan pada pendidikan informal agama islam, sejak kecil Muhammad Darwis sudah belajar membaca al-quran, semua itu belajar dari ayahnya sendiri dan pada usia 8 tahun dia sudah membaca al-quran dengan lancar dan tamat membacanya, selain itu Muhammad Darwis juga mempunyai keahlian membuat barang-barang kerajinan mainan, dia juga senang bermain layang-layangan dan gasing.
Seiring dengan pertumbuhan usia Muhammad darwis yang semakin remaja, dia mulai belar ilmu agama islam tingkat lanjut, tidak hanya sekesar membaca al-quran tetapi ia belajar fiqih dari K.H. muhammad sholeh dan belajar nahwu dari K.H. Muhsin
Semakin hari semakin dewasa Muhammad Darwis, dis terus belajar ilmu agama yang lain dari guru-guru yang lain termasuk para ulama arab saudi ketika ia sedang menunaikan ibadah haji, beliau belajar ilmu hadits, ilmu qiraah,ilmu falaq,dan ia juga belajar tentang mengatasi racun binatang. Di kisahkan Muhammad Darwis mempnyai intelektual yang semakin berkembang setelah menunaikan ibadah haji pertamanya pada tahun 1890, setelah beberapa bualan pernikahanya dengan siti walidah pada tahun 1989, kemudia setelah beliau dalam proses sosialisasi dengan beberapa ilmuan yang berasal dari indonesia seperti kiai mahfud,syekh Akhmat Khatib, dan syekh Jamil Jambek, kemudian dengan kiai Najrowi dan kiai Nawawi, maupun para ulama dari arab, serta pemikiran baru yang ia pelajari selama bermukim di mekah kurang lebih delapan bulan, semua itu telah membuka cakrawala baru dalam diri muhammad darwis yang telah berganti nama menjadi Ahmad Dahlan
Walaupun keilmuan Ahmad Dahlan yang cermerlang namun tekad dalam dirinya selalu ingin memperdalam lagi ilmu agama islamnya, untuk mewujudkan cita-citanya itu, ia menunaikan ibadah haji kedua pada tahun 1903 dan bermukim di mekah selama 2 tahun, kesempatan itu digunakan Ahmad Dahlan untuk belajar ilmu agama islam, ia juga mengadakan pertemuan secara reguler dengan para ulama indonesia yang bermukim di arab saudi, membahas berbagai masalah yang terjadi di indonesia
Pengalaman Ahmad Dahlan dalm mengajar Agama islam di dalam masyarakat dimulai sejak ia pulang dari menunaikan ibadah haji pertama, pada waktu itu ia selalu membantu ayahnya dalam mengajar para murid yang masih anak-anak dan remaja, dan ia juga selalu mengikuti ayahnya yang mengajar agama islam kepada orang tua, apabila ayahnya berhalangan, Ahmad dahlan menggantikan ayahnya memberikan pelajaran sehingga akhirnya ia mendapat sebutan kiai, sebagai pengakuan terhadap kemampuan dan pengalaman yang luas dalam memberikan pelajaran agama islam.
Setelah ia banyak berkecimpung dalam masyarakatpada wakltu itujuga ayahnya meninggal pada tahun 1896 sebagai kebiasan yang berlaku di keraton Yogyakarta sebagai anak laki-laki yang paling besar Ahmad dahlan di angkat sebagai Ketib Amin menggantikan ayahnya, tugas beliau melakukan khotbah secara bergantian dengan delapan khatib yang lainnya, dan piket di serambi masjid satu minggu sekali serta menjadi anggota dewan hukum keraton yogyakarta, sebagai imbalan, ia menerima gaji berupa sawah lungguh dan tinggal di rumah yang dulu di tempati oleh ayahnya.
Sebagai ketib amin, Ahmad Dahlan memberikan pelajaran agama islam kepada orang-orang yang datang ke masjid besar secara rutin ketika ia sedang melakukan piket, dari sana beliau mulai menyampaikan ide-ide baru yang lebih mendasar seperti persoalan arah kiblat sholat yang sebenarnya, akan tetapi ide baru ini tidak begitu saja bisa dilaksanakan seperti yang di ajarkan oleh Ahmad Dahlan karena mempersoalkan arah kiblat sholat adalah persoalan yang sangat peka pada waktu itu, beliau memerlukan waktu 1tahun dalam persoalan ini, itu pun hanya terbatas kepada para ulama yang sudah ia kenal dan dianggap sepaham di sekitar kampung kauman. Permasalahan kiblat ini terjadi percecokan sehingga pada malam d tahun 1898 Ahmad Dahlan mengundang 17 ulama yang ada di sekitar kota Yogyakarta untuk melakuakan musyawarah tentang arah kiblat di surau milik keluarganya, namun semua itu tanpa menghasilkan kesepakatan bersama,
Sebagai realisasi dari ide pembenahan arah kiblat tersebut, Ahmad Dahlan merenovasi surau milik keluarganya pada tahun 1899 mengarahkan kiblat yang sebenarnya, setelah dipergunakan beberapa hari untuk kegiatan ramdhan Ahmad Dahlan mendapat perintah dari kanjeng penghulu untuk membongkar surau tersebut, yang tentu saja ditolak. Akhirnya surau tersebut dibongkar secara paksa pada malam hari itu juga,walaupun diliputi rasa kecewa, Ahmad Dahlan membangun kembali surau tersebut sesuai dengan arah kiblat masjid besar kauman setelah berhasil dibujuk oleh saudaranya sementara arah kiblat yang sebenarnya ditandai dengan membuat garis petunjuk di bagian dalam masjid.
Setelah pulang dari menunaikan ibadah haji kedua, aktifiyas sosial-keagamaan Ahmad Dahlan di dalam masyarakat di samping sebagai Ketib Amin, semakin berkembang. Salah satu yang menonjol yaitu dengan membangun pondok untuk menampung para murid yang ingin belajar ilmu agama islam secara umum maupun ilmu lain, seperti ilmu falaq, tauhid, dan tafsir. Walaupun begitu pengajaran agama islam melalui pengajian kelompok bagi anak-anak, remaja, dan orang tua yang telah lama berlangsung masih terus dilaksanakan, di samping itu juga rumah Ahmad Dahlan mengadakan pengajian rutin satu minggu atau satu bulan sekali bagi pengajian untuk guru, dan pamong praja yang berlangsung setiap malam jum’at.
Dalam pertemuan-pertemuan itu mereka berbicara tentang masalah agama islam maupun masalah umum yang terjadi dalam mayarakat, terutama yang secara langsung berhubungan dengan kemunduran, kestatisan, atau keterbelakangan penduduk muslim pribumi di tengah-tengah masyarakat kolonialis. Dalam konteks pergerakan sosial-keagamaan, budaya, dan kebangsaan. Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya interaksi personal maupun formal antara Ahamad Dahlan dan organisasi seperti Budi Utomo, Serekat islam, dan jamiat al-khair.
Secara personal Ahmad Dahlan mengenal organisasi Budi Utomo melalui pembicaran dan diskusi dengan pengurus organisasi Budi Utomo walaupun pada waktu itu Ahmad Dahlan belum menjadi anggota organisasi ini,, setelah banyak mendengar tentang aktivitas dan tujuan dari organisasi Bidi Utomo melalui pembicaran pribadi dan kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan resmi, kemudian Ahmad Dahlan secara resmi menjadi anggota Budi Utomo pada tahun 1909, kemudian pada sekitar tahun 1910 ia menjadi anggota Jamiat al-khair, keterlibatannya di dalam organisasi memberikan pengetahuan yang banyak tentang cara berorganisasi dan mengatur organisasi secara modren, ia juga mendapat pengetahuan tentang kegiatan sosial, terutama yang berhubungan dengan pendirian dan pengelolaan lembaga pendidikan model sekolah, semua itu sangat penting dalam mengembangkan sekolahan yang dikelola oleh Ahmad Dahlan pada waktu itu.
Setelah banyak di dapat dalam organisasi baik itu pengalaman yang ia dapat dari Budi Utomo dan Jamiat al khair, Ahmad Dahlan secara peribadi mulai merintis pembentukan sekolah yang memadukan pelajaran agama islam dan ilmu umum, dalam berbagai kesempatan Ahmad Dahlan menyampaikan ide pendirian sekolah mengacu kepada metode pengajaran yang berlaku di sekolah milik pemerintah, sebagian mereka bersikap acuh tak acuh, bahkan ada yang secara langsung menolak ide pendidikan sekolah tersebut karena dianggapbertentangan dengan tradisi dalam agama islam, akibatnya santri yang tadinya belajar dengan Ahmad Dahlan satu persatu berhenti dalam peroses belajar agama islam.
Walaupun belum mendapat dukungan masyarakat sekitarnya,Ahmad Dahlan tetap berkeinginan untuk memndirikan lembaga pendidikan yang menerapkan model sekolah yang mengajarkan ilmu agama islam maupun ilmu pengetahuan umum, sekolah tersebut dimulai dengan delapanorang siswa, yang belajar di ruang tamuAhmad Dahlandan bertindak sendiri sebagai guru, pendirian sekolah tersebut tidak mendapat sambutan yang baik dari masyarakat sekitarnya, kecuali beberepa pemuda. Pada tahapawal proses dalam belar-mengajar belum berjalan dengan lancar, selain ada penolakan dan pemboikotan dari masyarakat sekitarnya, dan siswa yang delapan orang juga sering tidak hadir dalamproses belajar mengajar, untuk mengatasi hal tersebut ia tidak segan datang ke rumah-rumah siswanya dan meminta masuk sekolah kembali, disamping ia juga mencari siswa yang baru.seiring dengan pertambahan jumlah siswa, Ahmad Dahlan juga menambah pasilitas dalam proses belajar mengajar seperti bangku, meja,dan lain sebagainya. Setelah berjalan enam bulan jumlah siswa menjadi 20 oarang.
Ketika perdirian sekolah tersebut dibicarakan dengan anggota dan pengurus Budi Utomo serta para siswa dan guru kweekschool jetis, Ahmad Dahlan mendapat dukungan besar, antara lain mas raji, R.sosro sugondo, dan R.Budiharjo sangat membantu Ahmad Dahlan mengembangkan sekolah tersebut. Sebagai realisasi dari dukungan Budi Utomo, organisasi ini menempatkan kholil, seorang guru gading, untuk mengajar ilmu pengetahuan umum pada sore hari di sekolah yang didirikan Ahmad Dahlan, oleh sebab itu, para siswa masuk dua kali dalam satu hari itu, pagi harinya belajar ilmu agama islam dab sorenya belajar pengetahuan umum.
Walaupun masih mendapat tantangan dari beberapa pihak, jumlah siswa terus bertambah, karena itu, ahmad dahlan harus memindahkan ruang belajar ketempat lebih luas di serambi rumahnya. Akhirnya, setelah peroses belajar mengajar semakin teratur, sekolah yang didirikan itu diresmikan pada tanggal 1 desember 1911 dan diberi nama madrasah Ibtidaiyah diniyah islamiyah.ketika diresmikan sekolah tersebut mempunyai 29 siswa dan setelah enam bulan kemudian menjadi 62 siswa yang belajar di sekolah itu.
Sebagai lembaga pendidikan yang baru saja terbentuk, sekolah tersebut memerlukan perhatian lebih lanjut agar dapat terus dikembangkan, dalam kondisi tersebut pengalaman ahmad dahlan dalam berorganisasi di budi utomo dan jamiat al khair menjadi suatu hal yang sangat penting bagi munculnya ide dan pembentukan organisasi baru untuk mengelola sekolah tersebut. Salah seorang siswa kweekschool yang biasa datang kerumah ahmad dahlan pada hari ahad, menyarankan agar sekolah tersebut tidak hanya di urus oleh ahmad dahlan sendiri, tetapi juga dilakukan oleh suatu organisasi supaya sekolah tersebut dapat terus berlangsung walaupun ahmad dahlan tidak lagi terlibat di dalamnya atau setelah ia meninggal.
Ide pembentukan organisasi tersebut di diskusikan lebih lanjut dengan orang-oarang yang selama ini telah mendukung pembentukan dan pelaksaan sekolah di kauman, terutama para anggota dan pengurus organisasi Budi utomo serta guru danmurid kweekschoool jetis. Berdasarkan pembicaraan-pembicaran yang dilakuka mendapatkan beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan rencana pembentukan sebuah organisasi pertama perlu didirikan sebuah organisasi baru di Yogyakarta. kedua para siswa kweekschool tetap akan mendukung Ahmad Dahlan, tetapi mereka tidak akan menjadi pengurus organisasi yang akan didirikan. Ketiga Budi Utomo akan membantu pendirian perkumpulan baru tersebut.
Pada bulan-bulan akhir tahun 1912 persiapan pembentukan sebuah perkumpulan baru dilakukan dengan lebih intensif, melalui pertemuan tersebut membicarakan dan merumuskan masalah nama, tujuan perkumpilan, serta peran Budi Utomo dalam proses formalitas yang berhubungan dengan pemerintah hindia belanda. Walaupun secara praktis organisasi yang akan dibentuk bertujuan untuk mengelola sekolah yang telah dibentuk lebih dahulu, tetapi dalam pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan selanjutnya tujuan pembentukan organisasi itu berkembang lebih luas,mencakup penyebaran dan pengajaran agama islam secara umum serta aktivitas sosial lainya.
Anggaran dasar organisasi ini dirumuskan dalam bahasa belanda dan bahasa melayu, yang dalam penyususnannya mendapat bantuan dari R. Sosrosugondo, guru bahasa melayu di kweekschool jetis. Organisasi yang dibentuk itu diberi nama “ Muhammadiyah” nama yang berhubungan dengan nama nabi akhir muhammad SAW. Berdasarkan nama itu diharapkan setiap anggota muhammadiyah dalam kehidupanya beragama dan bermasyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pribadi nabi Muhammad SAW dan muhammadiyah menjadi organisasi akhir zaman. Adapun anggota yang bergabung di organisasi itu yaitu sarkawi, abdulgani, syuja, M. Hisyam,M. Fakhrudin dan M.Tamim yang menjadi anggota budi utomo dalam rangka mendapat dukungan formal Budi Utomo dalam proses permohonan pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda terhadap pembentukan muhammadiyah.
Setelah seluruh persiapan selesai, berdasarkan kesepakatan bersama dan telah melakukan sholat istkharah, akhirnya pada tanggal 18 November 1912 masehi atau 8 Zulhijah 1330hijriah perserikatan Muhammadiyah didirikan. Pada hari sabtu malam,tanggal 20 Desember 1912 pembentukan Muhammadiyah diumumkan secara resmi kepada masyrakat dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah kolonialis, maupun para pejabat dan kerbat keraton kesultanan Yogyakarta maupun kadipaten pakualaman. Pada saat yang sama, Muhammadiyah yang dibantu oleh Budi Utomo secara resmi mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengakui Muhammadiyah sebagai suatu badan hukum.
Menurut anggaran dasar yang di ajukan kepada pemerintah pada waktu pendirian,muhammadiyah merupakan organisasi yang bertujuan menyebarkan pengajaran agama nabi muhammad SAW kepada penduduk bumiputra di jawa dan madura serta memajukan pengetahuan agama para anggotanya. Pada waktu itu terdapat 9 pengurus inti, yaitu ahmad dahlan sebagai ketua, Abdullah sirat sebagai sekretaris, ahmad, adul rahman, sarkawi, Muhammad, jaelani, Akis, dan muhammad Fakih sebagai anggota.
Tujuan awal berdirinya Muhammadiyah untuk menyebarkan agama islam kepada masyarakat yang tergambar dalam tujuannya;
1. Menyebarkan pengajaran kanceng Nabi Muhammad SWA kepada penduduk bumi-putra, di dalam residensi Yogyakarta
2. Memajukan hal agama islam kepada anggota-anggotanya.
Tujuan ini dari waktu ke waktu mengalami perbaikan terutama setalah mengalami perkembangan dengan berdirinya cabang-cabang di jawa, sumatera, sulawesi, kalimantan, Nusa tenggara, dan daerah lainnya.
4. Pengakuan badan hukum
Wilayah yang diizinkan pemerintah kepada muhammadiyah bersifat terbatas, hanya mencakup Yogyakarta. Para pengurus menganggap ini terlalu terbatas , maka pada tanggal 20 Desember 1912, pengurus mengirim surat kepada kepada gubenur jendral yang berisi permohonan agar luang aktivitas Muhammadiyah diperluas, yang meliputi Hindia-Belanda. Usaha ini tidak berjalan seperti yang di bayangkan tetapi harus melalui peroses panjang karena pemerintah Hindia Nederland merespon dengan hati-hati surat permohonan muhammadiyah itu, karena pemerintah menganggap ruang lingkupnya terlalu luas.
Akan tetapi, penolakan itu hanya wilayah kerja semata, namun apabila hendak mendirikan cabang –cabang baru di luar Yogyakarta, maka perlu diajukan permohonan lagi. Setelah melalui proses yang panjang, serta saran yang diberikan residen yogyakarta agar mengganti kata “ Hindia-Nederland” dengan “Residensi Yogyakarta”, yabg terdapat di dalam anggaran dasar muhammadiyah dipenuhi setalah melakukan rapat pada tanggal 15 juni 1914, akhirnya berdasarkan besluit pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914,pemerintah hindia-belanda mengakui muhammadiyah sebagai sebuah badan hukum yang melaksanakan kegiatan di kalangan umat islam di wilayah residensi yogyakarta.
Pada 20 mei 1920 pengurus muhammadiyah mengajuakan permohonan agar ruang geraknya lebih luas lagi, yang di dasarkan pada beberapa pertimbangan.
a. Orang-oarang yang tinggal di luar residensi yogyakarta ingin menjadi anggota muhammadiyah
b. Para alumnus kweekschool Guperment jetis yogyakarta yang pernah mendapatkan pendidikan agama islam dari ahmad dahlan dan telah bertugas di sejumlah kota, begitu juga anggota muhammadiyah yang bertugas di luar Residensi yogyakarta, hendak mendirikan cabang muhammadiyah
c. Semakin banyak permintaan dari bekas peserta kongres budi utomo 1917 untuk mendirikan cabang muhammadiyah di beberapa daerah jawa karena mereka ter pukau oleh ceramah ahmaddahlan pada kongres tersebut.
d. Posisi ahmad dahlan sebagai komisaris dan penasihat sarekat islam pusat, dan juga di budi utomo.
Permohonan yang diserta dengan pertimbangan-pertibangan itu dalam waktu tiga bulan memperoleh jawaban dari pemerintah pada 3 Agustus 1920, melalui besluit nomor 40 menyetujui permohonan muhammadiyah. Walaupun ada beberapa yang harus dirubah dan dengan terkabulnya permohonan muhammadiyah oleh pemerintah, kiai dahlan, sang pendiri, telah meletakan dasar gerakan muhammadiyah. Besluit nomor 36 juga telah membuka ruang bagi aktivitas muhammadiyah , mencakup wilayah kekeuasaan Hindia belanda dengan dasar itu,muhammadiyah segera menyebar dan terbentuk di beberapa wilayah dan daerah.
B. MUHAMMADIYAH PERIODE TAHUN 1912-1923
Keberadaan dan aktivitas Muhammadiyah sejak didirikan pada tahun 1912 sampai tahun 1923 tidak dapat dipisahkan dari peran langsung Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi. Pada 20 bulan pertama sejak didirikan, Muhammadiyah masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Walaupun begitu, Muhmmadiyah yang dipimpin Ahmad dahlan tetap melakukan kegiatan sosial-keagamaan.
Periode delapan tahun pertama dapat dikategorikan sebagai mas membangun dasar gerakan dengan menentukan prioritas atau fokus kegiatan 0rganisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi seperti yang tertulis dalam anggaran dasar. Akan tetapi semua aktifitas formal Muhammadiyah sepanjang priode ini masih terkonsentrasi pada pribadi Ahmad Dahlan,tanpa ada pembagian kerja yang jelas antar pengurus,strukur organisasi yang masih sederhana,jumlah anggota yang relatif sedikit,dan pembentukan cabang yang tersendat-sendat. Muhammadiyah identik dengan ahmad dahlan, atau ahmad Dahlan identik dengan Muhammadiyah
Sebagai suatu organisasi, Muhammadiyah mulai mengalami perkembanganan yang penting pada tahun 1920, ketika struktur organisasi ditata menjadi lebih jelas, peran para kader yang semakin besar, serta dilakukan perubahan anggaran dasar untuk memeperluas lingkup geohrafis kegiatan, lingkup dan jenis kegiatan organisasi menjadi lebih luas lagi sejak anggaran dasar organisasi diubah lebih lanjut pada tahun 1921. Muhammadiyah priode pertama ini berakhir pada tahun 1923 ketika ahmad dahlan meninggal dunia.
1. Mencari Kekuatan Hukum
Walaupun Muhammadiyah telah didirikan pada tanggal 18 November 1912, tidak berarti bahwa secara resmi organisasi ini sudah diakui sebagai suatubadan hukum oleh pemerintah Hindia –Belanda. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Muhammadiayah dengan bantuan Budi Utomo Cabang Yogyakarta mengajukan permohonana resmi kepada pemerintah Hindia-Belanda agar Muhammadiyah mendapat pengakuan sebagai organisasi yang memepunyai kekuatan hukum pada tanggal 20 desembar 1912, akan tetapi, usaha intuk mendapat pengakuan resmi ini tidak berjalan dengan lancar dan harus melalui peroses yang panjang karena adanya sikap hati-hati dari penguasa kolonialais maupun ketiak pahaman serta kecurigagan beberapa elit agama lokalyang ikut dalam prorses penetuan pemberian izin ini.
Setalah menerima semua saran dan pertimbangan dari semua pihak, Gubenur Jenderal secara resmi meminta muhammadiyah mengganti kata “jawa dan madura” pada anggaran dasar menjadi “Residensi Yogyakarta” setelah melakukan rapat anggota pada tanggal 15 Juni 1914, permintatan perubahan itu dipenuhi oleh muhammadiyah. Akhirnya, berdasarkan besluitpemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914, pemerintah Hindia-Belanda mengakui Muhammadiayah sebagai sebuah badan hukum yang melaksanakan kegiatan di kalangan umat islam di wilayah Residensi Yogyakarta.
2. Membangun dasar gerakan
Sebagi sutu organisasi yang baru didirikan dan diakui secara resmi, Muhammadiyah yang masih bergantung pada ahmad dahlan mulai membangaun dasar gerakan untuk mewujudkan tujuan organisasi, yang terfokus pada penyebaran pengajaran agama kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putra di ersidensi Yogyakarta dan memajukan hal agama para anggotanya. Tujuan organisasi dipengaruhi oleh ide-ide pembaharuan islam selain itu juga dilatar belakangi kondidsi sosisal budaya,ekonomi, maupun politik yang dihadapi masyarakat muslim pribumi di indonesia pada masa itu.
Berdasarkan tujuan Muhammadiyah berusaha untuk menyebarkan ajaran agama islam seperti yang diajarakan kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan agama islam uangbtelah bercampur dengan paham animisme, dinamisme, dan unsur-unsur sejenis lainya. Namun Muhammadiyah menyebarkan ajaran agama islam yang murni, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunah shohih.
Sebagai upaya penyebaran ajaran agama islam yang murni maupun ide-ide pembaharuan lain, secara umum kegiatan utama Muhammadiyah dapat dibedakan dalam empat hal:
1. Menyelenggarakan sekolah sendiri yang mengajarkan ilmu umum ditambah ilmu agama islam.
2. Mengadakan kursus agama islam dan propaganda dalam bentuk pertemuan-pertemuan informal.
3. Mendidrikan, memelihara,membantu penyelenggaran tempat berkumpul dan masjid yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan agama islam.
4. Melalui tulisan sesuai dengan perkembangan dalam bidang pendidikandan penerbitan
3. Perluasan lingkup organisasi dan kegiatan
Muhammadiyah memperluas daerah-daerah di luar wilayah yogyakarta terjadi setelah tahun 1920,perluasan Muhammadiyah terjadi secara cepat,demikian juga penyempurnaan gerakan Muhammadiyah melalui berbagai perlengkapan organisasi di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Perluasan tersebut dapat dwujudkan karena adanya kekompakan antara ide-ide pembaharuan K.H Ahmad Dahlan dengan para pengurus dan anggota Muhammadiyah pada masa awal tersebut.
a. Menata kelembagan gerakan:pendirian bagian-bagian
Kegiatan para kader Muhammadiyah itu segera diketahui oleh hoofdbestuur Muhammadiyah, khusunya oleh Ahmad Dahlan. Sebagai upaya untuk mengatasi pembenturan, persaingan yang tidak sehat, serta dapat diarahkan menjadi suatu kegianatan yang teratur dan efektif, Ahmad Dahlan mengusulkan agar kegiatan para pemuda itu dimasukan menjadi satu dengan kegiatan hoofdbestuur Muhammadiyah. Usulan tersebut segera diterima oleh hoofdbesturr dalam sidangpada bulan april 1920 karena kegitan tersebut sama dengan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh hhofdbestuur. Berdasarkan rapat anggota tanggal 17 juni 1920, kegiatan parakader Muhammadiyah itu secara resmi dijadikan bagian dalam kepengurusan hoofdbestuur Muhammadiyah.
Sejak itu Hoofdbestuur Muhammadiyah dilengkapi oleh empat bagian
1. Bagian sekolah, merupakan kegiatan muhammadiyah yang berkaitan dengan pendidikan dan sekolah Muhammadiyah.
2. Bagian tablig, merupakan kegiatan muhammadiyah yang menyangkut masal penyiaran dan pengajaran agama islam.
3. Bagian taman pustaka, merupakan kegiatan Muhammadiyah yang berhubungan dengan karangan,penerbitan, dan penyiaran berita berkala paham Muhammadiyah tentang islam dan kemajuanya.
4. Bagian penolongan kesengsaraan umum, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan urusan penyatunan anak yatim, fakir miskin, dan kesengsaran umumlainya.
Setelah pembentukan empat bagian itu, pekerjaan hoofdbestuur yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan bersama delapan anggota lain terbagi menjadi dua. Pertama, memimpin dan mengawasi semua bagian persyarikatan. Kedua, menangani langsung pekerjaan yang harus dilakukan ahmad dahlan. Seperti berhubungan dengan pemerintah, dengan organisasi atau lembaga lain, atau daerah binaan baru.
Selain itu muhammadiyah juga mengadakan perluasan aktivitas dan sasaran daerah atau wilayah dengan cara melakukan perubahan anggaran dasar, perluasan ini pada dasarnya dilatarbelakangi beberapa hal :
1. Munculnya keinginan orang-orang yang tinggal di luar wilayah Residensi Yogyakarta, membentuk kelompok pengajian di tempat mereka tinggal atau bertugas, serta para anggota Muhammadiyah yang harus meninggalkan Yogyakarta karena alasan keluarga maupun pekerjaan, tetepi tetap ingin menjadi anggota Muhammadiyah.
2. Banyaknya permintaan orang dari beberapa daerah di pulau jawa untuk menjadi anggota Muhammadiyah setalah mendengar ceramah Ahmad dahlan dalam rapat Budi utomo, serta peranan Ahmad Dahlan sebagai komosaris penasihat urusan agama di dalam organisasi sarekat islam.
b. Perluasan gerakan dan pendirian cabang
Perkembangan jumlah anggota ini berhubungan langsung dengan penammabahan jumlah cabang, setelah kegagalan pembentukan cabang sampai tahun 1920 cabang-cabang baru muncul pada tahun berikutnya, terutama sejak perubahan anggaran dasar pada pertengahan tahun 1921. Sebelum terjadi perubahan anggaran dasar, aktivitas cabang Muhammadiyahdidaerah lain dilakukan oleh organisasi yang mempunyai nama berbeda,
Pada tahun 1921 tercata ada 5 cabang Muhammadiyah, pada tahun berikutnya, dari 6 cabang baru yang dibentuk, semuanya berada di luar wilayah residensi Yogyakarta, keadaan yang sama terjadi pada tahun 1923 ketika 3 cabang baru di bentuk di wilayag jawa tengah, kemudian pada akhir tahun 1923 jumlah cabang Muhammadiyah yang tercatat secara resmi ada 14 cabang.
Perluasan kegiatan Muhammadiyah semakin terasa jika dihubungkan dengan amal usaha yang dilakukan, terutama dalam bidang pendidikan melalui sekolah. Setelah pembentukan dasar pada peeriode sebelumnya melalaui penyelenggaran sekolah angka 2 dan sekolah calon guru, sekolah-sekolah Muhammadiyah trus berkembang pada periode berikutnya.
Kegiatan muhammadiyah makin tahun semakin membaik, baik secara aktivitas organisasi maupun kelembagaan seperti tersebarnya cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai daerah, pada waktu itulah juga Ahmad dahlan dipanggil sang kuasa pada tanggal 23 Februari 1923, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1340 Hijriyah. Ia meninggalkan organisasi Muhammadiyah yang sedang berkembang pesat, perluasan cakupan geografis dan bentuk kegiatan, struktur organisasi yang teratur, pembagian kerja yang jelas, serta adanya kontribusi yang besar dari para kader dalam sebagian besar kegiatan organisasi pada masa-masa akhir kepemimpinan Ahmad Dahlan.
4. Keagamaan muhammadiyah 1924-1937
Saat Ahmad Dahlan meningal dunia Pada tahun 1923 M telah meninggalkan warisan yang sangat berharga yakni ide pembaharuaan , Muhammadiyah di lihat dari organisasi modern sudah memiliki infrastruktur yang yang baik. Pada saat itu telah mencapai tujuan pendirian Muhammadiyah. adapun generasi selanjutnya masih memeihara peninggalan Ahmad dahlan
a. Warisan Intelektual Ahmad Dahlan
Ahmad dahlan meniggal dunia setelah kurag lebih 12 tahun mendirikan Muhammadiyah. Beliau meninggalkan Muhammadiyah dalam keadaan yang sudah mapan dan memilki dasar-dasar yan sudah cukup kokoh. Dibawah Ahmad Dahlan muhammadiah mengalami masa pembentukan dan peletakan dasa-dasar orgaisasi.infra sruktur yang di bangun pada Masanya atara lain, (1). Bagian Tabligh/dakwah; (2).bagian sekolahan;( 3) Bagian Aisyiyah; (4) bagian penolong kesengaraan umum ( PKU ); (5) bagian Hizbul Wathan; dan (6 )bagian penolong haji. Bagian tabligh/ dakwah adalah yang paling menonjol kegiatannya.pada tahun 1923, Muhammadiyah 84 mubaligh, 31 di antaranya terdapat di Yogyakarta, 14 d Surabaya,11 di solo dan 8 di Jakarta, 7 di purwekerto,8 di pekajangan dan 5 di purbolinggo,di samping juga memilki 35 mubalighoh di Yogyakarta dan 2 di purwekerto. bagian sekolahan juga memperlihatkan kegiatan yang sana berarti.bibit sistem pendidikan modern muhammadiyah sudah ada sejak satu tahun sebelum di dirikan Muhammadiyah dengan di dirikannya StandaardschoolI di suronatan pada tahun 1911. Dan Pada tahun 1919 didirikan juga Kweekschool Islam yang bertempat di Notoprajan bagi murid laki-laki, dan sebagian lagi di kauman untuk perempuan.
Bagian Aisyiyah di dirikan pada tahun 1918, sebagai penjelmaan dari suatu perkumpulan yang disebut Sopo Tresno-asa bahasa jawa berarti ’siapa Cinta’ yang para anggotanya terdiri dri wanita pembatik. Aisyiyah menitik beratkan kegiatannya pada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dan pendidikan di kalangan para wanita.
K.H.Ahmad dahlan tidak hanya tertarik kepada kegiatan anak-anak dan pemuda seperti hzbul wathan yang didirikan pada tahun 1918 tetapi juga memperhatikan nasib kaum miskin, anak-anak yatim dan orang-orang sakit.berangkat dari keprihatinan inilah bagian penolong kesengsaraan umum ( PKU ). pada tahun 1922 bagian ini sudah berhasil mendirikan panti asuhan,sebuah kelinik dan sebuah poliklinik. Pada tahun ini pula didirikan suara Muhammadiah
Di antara ucapan-ucapan K.H, Ahmad dahlan yang selalu di ingat para pengikutnya adalah, “ saya mesti bekerja keras untuk meletakan batu pertama dari pada awal yng besar ini ( Muhammadiyah ). Kalau saya lambatkan dan saya hentikan karena sakitku ini, tidak ada orang yang sanggup meletakan dasar itu. Saya merasa baha umr saya tidak akan lama lagi, maka, jika saya kerjakan lekas yang tinggal sedikit ini, mudahlah yang dataang kemudian menyempurnakannya,”
b. Gagasan Keagamaan dan Praksis Gerakan Muhammadiyah
Pada masa kepemimpinan K.H. Ibrahim, Muhammadiyah mengalami perkembangan yang pesat di lihat dari perluasan organisasi. Muhammadiyah sudah tersebar luas di hampir seluruh kepulauan Indonesia.dari 15 cabang di jawa pada tahun 1923 menjadi 51 cabang pada tahu 1926, dan menjadi 153 I tahu 1932.
1. Perkembangan Muhammadiyah di Jawa
tabel perkemabangan Muhammadiyah selama Kurun waktu 1924 - 1933
| Tahun | Jawa Barat | Jawa Tengah | Jawa Timur | Madura | Jumlah |
| 1923 | 2 | 12 | 1 | 0 | 15 |
| 1926 | 4 | 24 | 18 | 5 | 51 |
| 1932 | 7 | 112 | 26 | 8 | 15 |
Perbedaan angka dalam tabel di atas menunjukan beberapa hal penting yang menggambarkan latar belakang perkembangan Muhammadiyah di Jawa.
Pertama, peningkatan jumlah tersebut terutama terjadi ketika Muhammadiyah dua peristiwa penting ;timbulnya pemberontakan PKI 1926/1927 dan keputusan Sarekat Islam Yang melakukan “disipin” dan beakibat pmisahan anatara Muhammadiyah dan Sarekat Islam.
Kedua, perkembangan tersebut terjadi di tempat muhammadiyah yang sudah berkembang pada masa-masa sebelumnya.
Ketiga, kelambanan perkembagan muhamaiyah di jawa barat dan jawa timur berkaitan dengan adanya organisasi-organisasi keagamaan seperti Persis dan PUI.dan di jawa timur oleh banyaknya Nahlaul Ulama.
2. Perubahan dalam Organisasi
Salah satu perubahan penting dalam oganisasi pada kurun kepemimpinan K.H. Ibrahim di tandai dengan majlis tarjih di tetapkan dalam kongres ke -16 Muhammmadiyah tahun 1927 di mempersatukan jalan hokum islam dalam kalangan Muhammadiyah (2)Mengamat-amati jalan persyarikatan Muhamadiyyah berkaitan dengan Hukum islam. Cukup banyak keputusan yang telah di ambil oleh majlis tarjih, baik berupa tuntunan yang menyangkut pelaksaan ibadah mahdah maupun pemecahan terhadap berbagai masalah yang di hadapi oleh dan dalam masyrakat. Semua keputusan tersebut menjadi pedoman yang sangat bagi para anggota Muhammadiyah pada umumnya dalam melaksanakan kewajiban agama.
Hingga tahun 1933 , anggaran dasar Muhammadiyah sudah mengalami perubahan sebanyak tiga kali , dua kali di masa K.H. Ahmad dahlan dan sekali di masa K.H. Ibrahim, sampai suatu persyarikatan,Muhammadiyah memperoleh pengakuan dari pemerintah berdasarkan Keputusan pemerintah RI tangal 22 Agustus 1914. Menurut artikel 2 anggaran dasar pada waktu itu tujuan Muhammadiy adalah (a) mengajarkan pengajaran agama kanjeng nabi Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putri di alam residensi Yogyakarta (b) memajukan hal agama kepada anggot-anggotanya.tujun tersebut kemudia di rubah berdasarkan keputusan pemerintah no 40 tanggal 16 agustus 1920 menjadi (a) memajukan dan menggembirakan kehidupan ( cara hidup ) spanjang kemauan agama islam kepada lid-lidnya ( para anggotanya)
Berdasarkan persidangan umum yang di selenggarakan pada tanggal 27 februari 1921, artikel 4 ( tentang anggota )dan artikel 7 ( pendirian cabang )juga mengalami perubahan seperti tabel berikut :
| Artikel no | LAMA | BARU |
| 4 | Sekut biasa itu hanyalah orang-orang yang beragama isa di residen Yogyakarta Orang menjadi donator jika ia suka menolong perhimpunan itu degan memberi derma setahunnya sekrang-kurangnya ,f2,50 atau di bayar sama skali banyaknya f25 | Sekutu biasa itu hanyalah orang-orang beragama islam di Hindia-Nederland saja. Berapa banyaknya uang peberiannya donator dan kontribusinya sekutu dan bagaimana caranya memungut segala uang itu di atur dalam undang-undang kecil (haishoadelijk reglement (anggaran Rumah tangga. |
| 5 | Maka pemeritah persarikan itu ada di tangannya satu hoofdbestuur, bananya Sembilan anggota yang di pilih dar anggautanya pesarikatan itu , jalur satu presiden, sau vice puesidente satu sekretaris nomer satu dan nomr dua,satu tehasurier ( benahara )dan empat komisaris.yang mulai menjad anggauta daari hoofdbestuur, adalah : 1.M. ketibbamin , haji Ahmad Dahlan 2.M.Penghulu, Abdullah Sirat 3. R.Ketib Cendana, Haji Ahmad 4. Haji Abdul Rahman 5. R.Haji Sarkawi 6. M.Gebayan, Haji Mohammad 7. R.haji Djaelani 8. Haji Akis (Anis ) 9.M.carik, haji Mohammad Fqih | Jalannya pekerjaan persarikatan itu ada di tangan hoodbestuur, yang sekurang-kurangnya ada 9 orang lidnya, terpilih dari sekutu persarikatan itu. Hofdbestuur boleh menambahi bayaknya lidnya itu menurut keperuannya.hal ini akan di sahkan dalam perkmpulan umum tahunan. |
| 7 | Jikalau daam sebuah tempat di Residen-yogyakarta ada sekutu persarikatan ini lebih 10 orang ..dan sterusnya | Jikalau daam sebuah tempat di Hindia-Nederland ada sekutu persarikatan ini lebih 10 orang ..dan sterusnya |
Keputusan di atas di sahkan melaui keputusan Pemerintah nomor 36 tanggal 2 september1921. Selanjutnya, kongres ke 22, yang di selenggaraka di semarang pada 21-28 juni 1933, telah pua mengubah beberapa artikel anngaran Dasar .perubahan ersebut kemudian di sahkan oleh kongres ke 23, 19-35 juli 1934 di Yogyakarta. Perubahan-perubahan terakhir itu menyangkut penambahan ayat tenatanf usaha organisasi ,jenis anggota, donator, pemilihan masa kerja hoofdbestuur p, perubahan anggaran dasar dan tentang hak milik persarikatan.
3. Perkembangan Muhammadiyah di Luar Jawa
Perkembangan Muhammadiyah di luar jawa adalah di Sumatra. Mulai masuk Sumatra pada tahun 1925 di minangkabau melalui haji Abdul Karim Amrullah, yang di kenal juga dengan haji Rasul, Bagi Muhammadiyah, minangkabau adalah sperti Yogyakarta bgi Jawa. Di sana muhammadiya berkembang pesat. Penyebabnya adalah.
1. sejak awal tahun 1920-an sudah muncul aum modernis islam yang di pelopori kaum muda, sehinga muhammadiyah mudah d terima.
2. para pemimpin Muhammadiyah minangkabau adalah ulama minangkabau asli dan mereka memperoleh dukungan yang kuat dai masyarakat.
3. para peimpi tersebut umumnya memilki hubungan kekeluargaan yang sangat akrab satu sama lainnya, baik karena daeah maupun perkawinan.
Di kalimatan , perkembanagn Muhammadiah terjadi melalui keluarga haji Djapri Yang tinggal di teluk Betung, Dekat Amuntai. Secara diam-dia dia mejadi pengagum.dan pada tahu 1923 ia menirimka dua putrannya ntuk belajar di Kweekschool Muhammadiyah Yogyakarta, di Sulawesi selatan, muhammadiyah berkembang melalui pedagang asal Jawa.Muhammadiyah di smatra slatan di dirikan pada 17 Ramadhan 1345 H, berteaan dengan 4 April 1926 dengan ketua pertamanya H.Jusuf Dg.Mattiro,di Batonaga
5. Perkembangan dan dinamikagerakan muhammadiyah 1934-1937
Setelah K.H Ibrahim Wafat, Jabatan Pimpinan Muhammadiyah di serahkan kepada K.H Hasyim yag di pilih pada Kongres ke 23 di Yogyakarta tahun 1934.
K.H Hasym di lukiskan sebagai orang yang memilki dua macam keahlian:bidang administrasi da management menurut ukuran zamannya dan terutama di idang syariat Islam.minatnya yang pokok tertuju pada pendidikan dan pengajaran. Karena jasanya memajukan masyarakat melalui bidang pendidikan dan pengajaran itu . beliau mendapatkan anugrah binang Ridder orde Van Oranje Nassau dari Ratu Keajaan Belanda.
a. Pertumbuhan Organisasi dan Lembaga Pendidikan
Muhammadiayah di bawah pimpinan K.H Hisyam tamapak menonjol , baik dari kualitasdan kuantitas. Dalam kepemimpinannya Muhammadiyah masuk dalam masa yang di sebut sebagai “ The Years Of Prominence”.tahun-tahun kepeloporan dalam sejarah Muhammadiyah berlangsug tahun1934-1942.baik sebagai gerakan perubahan social maupun pembaruan keagamaan.
Dari Segi pertambahan jumlah cabang dan ranting, pada tahun 1937 tampak adanya perkembangan pesat di seluruh inonesia. Pada tahun 1932 jumlah cabang dan ranting baru mencapai 283 buah, atau 437 buah menurut sumber lainnya. Lima tahhun kemudian jmlah tersebut menigkat menjadi 921 buah dengan 112.850 anggota, sejalan dengan bertambahnya jumlah cabang dan ranting Muhammadiyah, kegiatan di bidang sosialpengajaran juga megalami peningkatan dan perkembaangan.
b. Ide-ide Keagamaan
Cara yang di perlukan mencapai apa yang disebut sebagai hajat atau tujuan muhammadiyah–di tentukan dalam anggaran dasar pasal 3 :
1. Mendirikan dan memelihara atau membantu sekolah-sekola yang diberi pengajaran hal pemulaan ajaran islam juga, lain dari pada ilmu –ilmu yag biasa di ajarkan di sekolah.
2. Mengadakan perkumpulan sekutu- sekutunyadan orang-orang yang suka dating, di situlah di bicarakan perkara-perkara agama Islam
3. Mendirikan dan memlihara atau membantu tempat sembahyang ( rumah-rumah wakf dan masjid ), yang di pakai melakukan agama islam buat orang banyak
4. Menerbitkan serta membantu terbitnya kitab-kitab, kita khotbah, kitab sebaran, urat kabar, semuanya itu yang memuat perkara ilmu agama islam, lmu ketertiban cara islam, dan I’tikad cara islam
5. Menolong kesengsaran serta memelihara orang-orang miskin da anak-anak yatim yan terlantar; dan
6. Mendidik anak-anak an pemuda-pemuda supaya kelak menjadi orang islam yang berari
6. Aktivitas muhammadiyah
Secara umum muhammadiyah bergerak pada bidang pendidikan , social kemasyarakatan, ketarjihan, keanggotaan, dan peluasan wilayah serta oranisasi otonom.badan tersebt sebagai instrument untuk menggerakan ide dan gagasan keagamaannya dalam rangka memajukan kehidupan umat dan bangsa.
a. Pendidikan
Muhammadiyah adalah salah satu organisasi islam yang menekankan perbaikn hidup beragama dan menggiatkan amal-amal pendidikan dan social. Dengan adanya kegiata di bidang tersebut, di harapkan akan lahir intelektual ulama, Sebagai realisasinya, pada tahun 1924 di dirkanlah madrasah mua’limat . sebetulnya sekolah tersebut adalah Kweekschool Muhammadiyah
Dari sistim perguran yang ada, muhammadiyah mempunyai dua system pendidikan .pertama . mengikuti system sekolah pemerintah yang sudah ada dengan menambah roh dan agama. Kedua, mendirikan lemabaga penddikan yang berdirikan muhammadiyah, yang mutu, sifat, dan cara-cara mengajarnya menpunyai corak tersendiri.
Pada tahun 1932 Muhammadiyah sudah mengpoprasikan 316 sekolah di Jawa dan Madura, dan 207 di antaranya memakai system barat, 88 sekolah agama, dan 21 sekolah memakai system lain.
b. Sosial Kemasyarakatan
Di bidang social muhammadiyh mendirikan rumah sakit, poliklnik, dan rumah yatim, gerak Muhammadiyah dalam bidang social sudah mulai tampak pada tahin 1920-1930. Seperti halnya penolng kesengsaraan umat (PKU)
c. Ketarjihan
Majlis tarjih di dirikan atas dasar keputusan kongres organisasi di pekaongan pada tahun 1927. Fungsi majlis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masaah tertentu , misalnya; adalah malah yang berkaitan dengan system bank, upacara-upacara yang di lakuka oleh gerakan kepanduan dan menhadapi api unggun, soal pakain dan sebagainya.
Diantara keputusan yang di ambil oleh majlis tarjih adalah pada tahun 1932 yaitu ; wanita idak boleh bepergian untuk sehari atau lebih lamanya kecuali jika I temni oleh seorang muhrim.
d. Keanggotaan dan Perluasan Wilayah
Perluasan wilayah dan keanggotaan Muhammadiyah berlangsung secara cepat di bawah kekuasaan dua tokoh; K.H Hisyam yang menjabat pada tahun 192-1936 dan K.H Mas Mansur yang menjadi ketua pada tahun 1936-1942. Hal itu dapat di lihat dari jumlah cabang dan ranting yang ada pada tahun1933, yang mencapai 599 buah.
e. Organisasi Otonom
Bagian organisasi ini adalah Aisyiyah, Nasyiatul aisyiyah, dan Hizbul Wathan.
1. ‘Aisyiyah
Beberapa kegiatan Aisyiyah pada wktu itu ;
1. Gerakan pemberantasan Buta huruf ( PBH ), baik berupa huruf arab maupun latin
2. Menerbitkan majalah wanita suara Aisyiyah (192)
3. Bersama-sama dengan organisasi wanita lain, pengurus membentuk badan Federasi dengan nama kongres perempuan Indonesia ( sekarang Kowani), berjuang untuk membebaskan bangsanya dari kebodohan.
4. Mengadakan kursus bahasa idonesia
5. Mengadakan Babi Show dalam rangka perhatiannya tentang kesehatan ibu dan anak (1934)
6. Dalam kongres yang ke 27 di Medan di putuskan agar Aisyiyah menambah usahanya, yaitu menyantuni anak yatim dan fakir miskin yang terkena musibah. Usaha yang lain adalah pendirian taman kanak-kanak ( 1939)
2. Nasyiatul ‘Asyiyah
Organisasi ini merupakan kelanjutan dari perkumpula Siswa Praya Wanita ( SPW). Dalam kongresnya yang ke 18 (1929) muhammadiyah mengharuskan semua cabang di Indonesia mendirikan Nasyiatul Aisyiyah. Pada tahun 1935 Nasyiatul Aisyiyah mengadakan Shalat Jum’at bersama, tabligh ke luar kota dan kampung-kampung, mengadakan kursus administrasi, dan ikut memasyarakatka organisasi Muhammadiyah.
3. Hizbul Wathan
Hizbul Wathan merupakan Bagian dari Muhammadiyah yang diserahi tugas untuk menangani pergerakan anak-anak dan pemuda dengan jalan memberikan pelajaran keagamaan dan pengetahuan yang lain, sehingga anak-anak dan pemuda Muhammadiyah mempunyai idenditas khas dan siap menggantikan alih tugas kepemimpinan di lingkungan muhammadiyah.
7. Muhammadiyah pada masa pendudukan jepang
Muhammadiyah melalui K.H Mas Mansur mempunyai interaksi yang khas dengan Jepang. Di satu sisi Muhammadiyah memilki wakil dan peran penting dalam Pusat Tenaga Rakyat (Putera) namun melalui tokoh lain, Ki Bagus HadiKusumo tetap dapat menunjukan sikap yang kritis, terkait penolakan penghormatan Tenno Haika dengan Membungkukan badan kearah matahari terbit.
a. Penduduk Jepang dan eksistensi Muhammadiyah
pada priode Muhammadiyah di bawah K.H Mas Mansur, Jepang Menyerbu Indonesia. Dengan maksud untuk mendapat simpati umat Islam, setelah berkuasa jepang bersikak lunak terhadap muhammadiyah. Gerakan dakwah yan di lakukan Muhammadiyah berjalan biasa.
Jepang berusaha menghlangka kean bahwa kehadiran mereka tidak untuk menjajah, dengan jalan.Pertama, mengikut sertakan tokoh-tokoh kebangsaan organisasi atau lembaga dalam pemerintahan Jepang. Kedua, menggunakan Bahasa Indonesia di amping bahasa jepang sebagai bahasa resmi dalam lembaga-lembaga pemerintahan.
Setelah pemerintahan jepang berjalan sekitar tiga bulan, tekanan kepada bangsa Indonesia mulai di rasakan. Jepang mulai menerapkna peraturan-peratuaran yang di buatnya; menyanyikan lagu kimagayo,seikerei ( pengh9 penghormatan kearah matahri). Seikerei badi umat islam di ibaratkan ruku’.seikerei inilah yang merisauan umat islam. Maka, di pimpin Muhammadiyah, rakyat Indonesia melakukan protes.bagi muhammadiyah, umat islam tidak di benarkan melakukan seikerei.oleh sebab itu Ki Bagus Hadikusumo terus beruding dengan pengurus Muhammadiyah lainnya. Selanjutnya di putuskan bahwa seikerei di larang bagi umat slam.
b. Dilema Hubungan dengan penguasa
Pada 10 september 1943 mengumumkan status Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama. Meskipun Status Muhammadiyah aman, pemerintah mengharapkan agar pimpinan mengajukan permohonan pendirian pekmplan agama. Pada 6 april 1943 Ki Bagu Haikusumo memohon izin dengan mengubah tujuan agar sesuai dengan misi pemerintah. Permohonan Ki bagus Hadikusumo tersebut memperoleh tangapan dari Gunseika dengan memberikan izin atas berdirinya Muhammadiyah.
Pengabulan permohonan tersebut membuka kesempaan bagi Muhammadiyah untuk mnyelenggarakan kegiatan, membangun kembali komunikasi, dengan cabang-cabang yang telah terhenti selam dua tahun. Konsolidasi dan penataan kembali organisasi yang suadah rusak menjadi agenda penting setelah memperoleh status badab hukum.
Dalam kondisi politik yang tidak menentu, dimana posisi organisasi social pribumi sangat memugkinkan sikp-sikap polotik ormasseperti Muhammadiyah hanya formalitas, mereka mengakui kekuasaan pemeritah, tetapi bersifat simbolik belaka, siakap anti terhadap Dai Nippon tidak di tunjukan secara terbuka, tetapi membingkai kegiatan Muhammadiyah dan membangun kesadaran bahwa tata cara member hormat kepada jepang seperti orang ruku’ merupakan suatau tingkah laku menyimpang dari ajaran islam.
C. DINAMIKA SOSIAL, POLITIK, DAN KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH PERIODE TAHUN 1945-1965
1. Pergulatan di PPKI dan mukadimah
Pada 22 Juni 1945 elit-elit politik yang diwakili oleh berbagai aliran (nasionalis religius dan kebangsaan) menyepakati bahwa umat islam diatur secara khusus dalam konstitusi dengan diktum “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Ini merupakan kompromi politik maksimal yang dapat dilakukan pada waktu itu, tetapi kompromi politik sebagai “jalan tengah” tersebut diprotes oleh opsir Kaigun Angkatan Laut Jepang. Protes tersebut disampaikan melalui Hatta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945. Menurut dia, kalau tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu diteruskan, Indonesia bagian timur akan memisahkan diri dari Indonesia. Sebelum dimulai sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, Hatta menyampaikan kepada wakil-wakil islam perihal keberatan Opsir Kaigun Jepang tersebut. Semula wakil-wakil Islam, Khususnya Ki Bagus Hadikusumo (ketua Umum PP Muhammadiyah), menolak penghapusan tujuh kata yang telah disepakati tersebut, tetapi karena desakan dan ancaman disintegrasi, Ki Bagus akhirnya menerima dengan menegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tauhid. Penerimaan itu sebagai manifestasi bahwa kalangan Islam mementingkan Keutuhan Bangsa daripada Kepentingan golongan dan Agama.
2. Perjuangan kemerdekaan dan pembentukan masyumi
Pendirian partai politik tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan, tetapi partai dibentuk dan didukung dalam rangka merealisasikan misi amar makruf nahi mungkar. Oleh karena itu, partai harus menjadi sarana untuk mewujudkan dan memajukan kehidupan umat, merekatkan ukhuwah Islamiyah, dan mendorong demokratisasi bangsa. Penguatan integrasi bangsa, demokrasi, pencapaian kesejahteraan sosial warga merupakan pesan penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Warga Muhammadiyah menganggap bahwa perjuangan mempertahankan negara merupakan salah satu bagian dari cita-cita yang ingin dicapai. Oleh karena itu, peran aktif dalam perjuangan mempertahankan negara pada hakekatnya sejalan dengan ide perjuangan Muhammadiyah sendiri.
Ketika sebagian umat islam ikut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan, Sukiman tampil sebagai sponsor berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Berdirinya partai Masyumi ini sangat erat dengan sikap politik luar negri Indonesia yang dituangkan dalam Maklumat Politik tanggal 1 November 1945.
Pada tanggal 7 November 1945 partai politik dan organisasi Islam seperti Nahdatul Ulama, PII, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah secara bersama-sama bergabung dalam wadah, yaitu Partai Masyumi. Tujuan Masyumi, seperti dirumuskan dalam anggaran dasarnya antara lain untuk melaksanakan ajaran dan hukum islam di dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara menuju keridaan Allah dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Kesepakatan bahwa Masyumi merupakan satu-satunya partai politik bagi umat Islam mempunyai arti bahwa keberadaan partai Islam lain tidak diakui. Masyumi memperoleh sambutan luas, baik nasionalmaupun lokal, organisasi politik maupun sosial keagamaan, modernis maupun tradisionalis. Menurut Syafi’i Maarif, hanya Perti yang berpusat di Bukittinggi, Sumatera Barat, yang tidak ikut dalam Masyumi, disebabkan oleh dominannya kelompok modernis dalam Masyumi, Sementara kelahiran Perti sebagai reaksi atas kelompok modernis. Keadaan ini berbeda dengan kalangan tradisional Jawa. Mereka tetap turut serta dalam Masyumi. Ini dapat dimungkinkan karena antara kalangan modernis dan tradisionalis di Jawa telah saling berkomunikasi sejak MIAI
3. Membenahi program baru dan menata langkah pengabdian
Program kemanusiaan Muhammadiyah digalakan pada bidang social budaya, pendidikan, dan social politik. Program tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila diorganisasi dengan tata administras yang professional. Penataan kelembagaan dan pembebahan program yang didukung dengan administrasi kelembagaan akan membawa dampak pada upaya pembaruan dalam rangka memengaruhi berbagai kebijakan pemerintahan, melakukan advokasi pada masalah pendidikan, kemanusiaan, dan masalah agama Islam secara umum. Selain itu, modernisasi di berbagai bidang kehidupan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintahan, sesame ormas islam, dan pihak-pihak lain yang memiliki visi kemanusiaan dan visi kebijakan yang mendorong kea rah terwujudnya kehidupan social yang adil dan sejahtera.
Muktamar ke-30 Muhammadiyah yang akan dilaksanakan diPurwokerto pada tahun 1941 terpaksa tidak dapat dilaksanakan karena berkecamuknya PD II. Sebagai jalan keluarnya dan untuk mempertemukan kembali para pemimpin Muhammadiyah, diadakan pertemuan antarcabang se-jawa tahun 1941 di Yogyakarta.
Kongres I, yang kemudian disepakati sebagai Muktamar Ke-31, berlangsung di Kota kelahiran Muhammadiyah, Yogyakarta, tanggal 21-26 Desember 1950. Kongres ini ditandai beberapa peristiwa penting yang mendahuluinya, yakni proklamasi kemerdekaan, Kongres muslim Indonesia I yang sekaligus merupakan hari kelahiran partai Masyumi tanggal 7 November 1945, pemberontakan PKI Madiun yang dimulai tanggal 18 September 1945, berlangsungnya KongresMuslim Indonesia di Yogyakarta 20-25 desember 1949 yang ditandai oleh pemantapan persatuan dan kesatuan umat islam, munculnya gerakan DI/TII dengan Negara Islamnya tanggal 7 Agustus 1949 penyerahan kedaulatan Negara Indonesia menjadi Negara kesatuan dengan prakarsa Muhammad Natsir melalui mosi Integralnya tanggal 17 Agustus 1950.
Dalam Muktamar ke-31 telah diputuskan beberapa program, antara lain yang menyangkut bidang sosial budaya, pendidikan, dan sosial politik sebagai berikut : mendorong dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki kerusakan akhlak, meningkatkan kesehatan rakyat; membentuk kapal haji dalam organisasi muhammadiyah; menggiatkan badan perekonomian Muhammadiyah; mendesak Menteri Agama tentang pelaksanaan tunjangan kepada madrasah, pemberi pelajaran adama di sekolah umum, dan bantuan kepada organisasi agama; masalah warisan menjadi tanggung jawab raad agama; menyediakan studiefonds untuk membiayai para pelajar yang sekolah di luar negeri; mendirikan Universitas Muhammadiyah; Upaya Penoong Kesengsaraan Umum (PKU) menitik beratkan usaha dalam perawatan anak yatim piatu; membentuk badan amal pembagian zakat; memperbaiki cara pemeliharaan yatim piatu; supaya semua guru Muhammadiyah mendapat syarat pengangkatan dari pengurus besar; memperkuat hubungan Muhammadiyah dengan pengurus besar; memperkuat hubungan Muhammadiyah dengan umat Islam Indonesia dan luar Negeri; mengajukan usul kepada Badan Kongres Muslimin Indonesia dan pemerintahan supayamengadakan Kongres Umat Islam Sedunia dan persyarikatan blok-blok (kelompok-kelompok) Islam; mendesak pemerintahan Indonesia supanya mengambil harta wakaf yang dirampas oleh jepang yang masih dipakai oleh pemerintah ; Muhammadiyah, baik sebagai organisasi maupun perorangan, diperkenankan menjadi anggota DPR; Muhammadiyah tetap menjadi anggota istimewa agama dan kementrian PPK diserahkan kepada kebijaksanaan Pengurus Besar Muhammadiyah.
Mengembalikan roh Muhammadiyah sama halnya menanamkan kembali suatu nilai yang tidak mudah dievalusai dalam waktu yang singkat. Dengan demikan penanaman kembali suatu nilai, baik di kalangan anggota maupun pemimpi, merupakan pekerjaan besar sepanjanperserikatan itu ada. Dua program yang dicanangkan itu tampaknya sangat sederhana , tetapi pelaksanaannya sulit. Dalam sebuah tajuk rencana majalah Suara Muhammadiyah, tahun XXVII, bulan April 1952 dengan judul “Sebesar Mulut Berkata, Masih Berat Bahu Memikul”, tampaknya diakui keadaan sulit: memelihara jauh lebih sulit daripada membentuknya atau semangat tidak lagi sehebat waktu mendirikannya.
Pada edisi berikutnya majalah Suara Muhammadiyah menurunkan tajuk rencana yang berjudul “memelihara dan menambahkan amal”, yang lebih mengakui realitas. Tajuk rencana itu diturunkan untuk memberikan pengertian kepada para anggota dan pimpinan Muhammadiyah setelah megalami pancaroba agar terus memelihara Muhammadiyah dan menambah amal Kebajikan pada masa akan datang.
a. Penerbitan Administrasi
Menyadari akan pentingnya tertib administrasi tersebut, menurut komentar Hasyim, seorang pembantu Ahmad Dahlan dalam usaha pendirian Sekolah Agama Islam di Kepanjen, timbang terima dengan cara tertulis merupakan contoh yang perlu dilanjutkan dan peristiwa itu baru terjadi pertama kali, sedangkan masa yang sudah-sudah cukup dengan cara lisan.
Karena anggota Muhammadiyah dari waktu ke waktu terus bertambah, kebutuhan akan kartu anggota semakin banyak. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut kemudian muncul gagasan agar setiap daerah atau wilayah mencetak sendiri kartu anggotanya.
Untuk memudahkan pengurusan anggota di seluruh Indonesia, sebelumnya telah dibuat formulir yang sifatnya nasional. Sejak tahun 1951 penomoran anggota dipusatkan di pengurus besar Muhammadiyah. Tahun 1954 penyusunan surat telah menggunakann system administrasi modern dengan napas islam. Selain telah digunakan penomoran yang jelas, pernyataan hal, tanggal, juga ditambahkan pencantuman tanggal hijrah, pencantuman ayat Quran dan ucapan salam. Masalah pembukuan keuangan mulai semakin ditertibkan. Hal ini terlihat dalam laporan-laporan daerah, terutama dalam pengumpulan dana muktamar, sampai soal yang kecil-kecil sejak dari masukan perseorangan, ranting, hingga pusat.
Saat yang tepat untuk melakukan perubahan kendali organisasi adalah forum muktamar. Penyelenggaraannya biasanya melewati tahap persiapan, tahap muktamar itu sendiri, dan tahap pascamuktamar pada tahap persiapan dibentuk panitia yang diberi nama Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah (PPMM), yang anggotanya diambil dari pusat maupun daerah tempat muktamar berlangsung. Untuk menyakinkan panitia agar seorang anggota atau pengurus dapat hadir dalam suatu muktamar, ia harus membawa surat perwakilan atau mandate yang sah.
b. Realisasi program dan interksi yang Terjadi
Salah satu program yang diamanatkan oleh muktamar ke-31 itu adalah mendorong dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki akhlak. Keluarnya peraturan bersama yang isinya adlaah pelaksanaan pendidikan agama sejak sekolah rakyat hingga sekolah lanjutan pertama dan atas. Menanggapi peraturan tersebut, pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan kepada pimpinan cabang dan ranting supanya ikut memikirkan langkah selanjutnya dalam melaksanakan peraturan itu.
Dalam siding Tanwir tahun 1951 juga berhasil dirumuskan konsepsi tentang MAjelis Ekonomi yang bertujuan antara lain mengatur kesempurnaan keluarga muhammadiyah dalam menjalankanekonomi, mendirikan badan-badan ekonomi, menghimpun keterangan dan laporan dari keluarga Muhammadiyah, dan menjadi bahan kontak diantara keluarga Muhammadiyah dal;am bidang ekonomi.
Undang-Undang Perkawinan juga dibahas dalam SIdang Tanwir tahun 1951. Menurut Muhammdiyah, agaknya terlalu dini diadakan Undang-Undang Perkawinan untuk umum, tetapi khusus umat islam masih memungkinkan. Untuk itu dibentuk suatu panitia kecil yang terdiri dari Mr. Kasmat sebagai ahli hokum dan ahmad Badawi sebagai ulama.
Dibidang pendidikan telah dibangun kembali Madrasah Mu’alimin Muhammadiyah pada tanggal 10 Desember 1951. Sebagai realisasi Tanwir itu juga telah diputuskan pembentukan badan Pemusatan Urusan Subsidi. Badan ini bertugas memberikan keterangan , tuntutan , dan saran Kepada Muhammdiyah mengenai usaha meminta subsidi dan sokongan kepada pemerintah dan instansi lain.
Sebagai realisasi putusan Muktamar ke -31, Pengurus Besar Muhammadiyah berhasil memutuskan Qaidah MAjelis Hikmah yang bertujuan memperhatikan dan mempelajari hal ihwal Muhammadiyah yang berkaitan dengan soal politik. Adapun tugas utamanya adalah menghimpun keseimbangan politik mengenai agama dan umat islam pada umumnya serta Muhammadiyah sendiri.
Untuk mengatasi krisis di tanah air, salah seorang anggota parlemen dan juga ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo, berpendapat bahwa dengan agamalah krisis akhlak dan polotik dapat diatasi. Seseorang yang senantiasa berpedoman pada agama tidak akan menjalankan suatu kebijakan politik yang hanya akan menimbulkan krisis, baik krisis akhlak maupun politik.
Hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi di daerah-daerah diatur berdasarkan konvensi. Satu organisasi akan dikeluarkan dari keanggotaan istimewa Masyumi apabila menyalahi haluan politik Masyumi, sesudah diberikan kesempatan untuk membela diri, atau keluar atas permintaan sendiri.Adapun hak dan kewajiban anggota istimewa adalah memberikan pertimbangan dalam menentukan haluan partai, mengajukan gagasan kepada pimpinan partai untuk diperjuangkan menjadi kenyataan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan salah satu anggota istimewa, dan wajib ikut melaksanakan rencana politik Masyumi yang termasuk dalam lingkungan pekerjaan.
Dalam Rapat anggota istimewa, banyak terdapat perbedaan pendapat diantara anggota, yang mengakibatkan Nahdatul Ulama salah satu anggota istimewa memisahkan diri dari Masyumi dan berdiri sendiri sebagai partai politik. Beberapa pengamat mengatakan bahwa keluarnya Nahdatul Ulama dari Masyumi karena jabatan Menteri Agama dalam cabinet Wilopo-Prawoto tidak berasal dari Nahdatul Ulama. Dengan keluarnya Nahdarul Ulama sebagai anggota istimewa Masyumi, partai Islam di Indonesia menjadi empat, yaitu Masyumi, Partai Islam Perti, PSII, dan Nahdatul Ulama.
Muktamar ke-32 Muhammadiyah di Purwokerto telah memilih A.R. Sutan Mansur sebagai ketua Pusat Pimpinan Muhammadiyah menggantikan Ki BAgus Hadikusumo. Menurut beliau, bangsa Indoneisa menjadi mundur karena sudah berlebihan mengagungkan Material atau urusan dunia sehingga lupa kehidupan akhirat yang mendorongnya menjadi umat tanpa pedoman. Adapun Mas Mansur berkeyakinan bahwa mundurnya umat Islam Indonesia pada waktu itu karena pendidika akhirat terlalu banyak mendapat porsi sehingga lupa akan kehidupan dunianya. Mereka terlalu mendalam memahami almauutu haqqun, mati itu mesti dating sehingga melupakan bahwa hayat juga harus dipergunakan sebaik-baiknya
Sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah aktif memperhatikan pelaksanaan gerak langkah dalam lapangan tugas Kementrian Agama, baik di pusat maupun di daerah. Apabila ada kesempatan yang diberikan pemerintah atau badan-badan luar negeri untuk kepentingan yang berguna bagi Muhammadiyah, hal tersebut akan dipergunakan sebaik-baiknya. Semakin luas daerah yang memiliki cabang dan ranting, semakin dibutuhkan manajemen yang lebih teratur.
Dalam mengantisipasi keadaan sosial ekonomi yang berkembang semakin cepat, Muhammadiyah dengan Majelis Ekonominya berhasil mendirikan pabrik baju kaus modern di Pekajangan, Pekalongan. Demikian juga di Solo telah didirikan pabrik kemeja dan pabrik sepatu, sedangkan di Yogyakarta didirikan koperasi Intex (indruksi tekstil), pabrik baju kaus, dan pabrik handuk. Untuk mempelancar kegiatan tersebut, MAjelis Ekonomi telah membuat surat edaran yang ditandatangani oleh ketuanya, M. S. B. Widyokarto, yang berisi tuntunan dalam lapangan ekonomi. Sementara itu, Majelis Penolong Kesengsaraan Umum dalam laporannya yang ditandatangani H. M. Wazirnuri dan S. Soediardjo, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris, telah berhasil mengumpulkan bantuan dan dana dari keluarga Muhammadiyah dan di sejumlah daerah sebanyak Rp. 12.949, 55 untuk diberikan kepada warga yang tertimpa bencana Gunung Merapi.
4. Khitah palembang dan sikap politik muhammadiyah
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari Khitah Palembang adalah:
a. Menjiwai pribadi para anggota, terutama para pemimpin muhammadiyah dengan (a) memperdalam dan mempertebal tauhid; (b) menyempurnakan ibadah dengan khuyu dan tawaduk; 9c) mempertinggi akhlak; (d) memperluas ilmu pengetahuan; (e) menggerakan Kemuhammadiyahan dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab, hanya mengharapkan keridaan Allah da kebahagiaan umat.
b. Melaksanakan Uswatun Hasanah
c. Mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi
5. Pembubaran masyumi dan kepribadian muhammadiyah
Perserikatan Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan Islam yang menyeru terhadap Islam dan amar ma’ruf nahi mungkar. Objek dari gerakan Muhammadiyah ditujukan kepada perorangan dan masyarakat, perorangan dengan cara mengembalikan kepada ajaran Islam yang murni dan ajakan untuk memeluk Islam kepada ajaran lain sedangkan masyarakat dilakukan dengan cara perbaikan infrastruktur dan kegiatan-kegiatan bimbingan dalam bidang sosial, pendidikan dan ekonomi.
Kepribadian Muhammadiyah, sidang Tanwir tahun 1962 muktamar ke-35:
1. Amar ma’ruf nahi mungkar
2. Kegiatan bersifat keagamaan dan kemasyarakatan
3. Semua gerakannya dilandasi taqwa mengharap Ridho Allah SWT.
4. Mengadakan program kepedulian dan bimbingan dalam dunia pendidikan, sosial dan ekonomi
5. Sikap netral terhadap pandangan politik, tidak memihak kepada salah satu partai.
6. Sifat-sifat utama yang harus dimiliki adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan.
7. Memperbanyak kawan dan menyebar ukhuwah, lapang dada dan kasih sayang
8. Bekerjasama dengan golongan Islam manapun yang memiliki ideologi yang benar
9. Bekerjasama dengan segala golongan
10. Membantu pemerintah dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah.
Pembubaran Masyumi dilatarbelakangi oleh keteguhan prinsif orang-orang didalamnya terhadap keputusan presiden mengenai demokrasi Tampaksiring yang mengakibatkan terisolasi dari gerakan politik, dengan sendirinya Masyumi membubarkan sendiri.
6. Konsolidasi dan pergolakan politik nasional
Bubarnya Masyumi berdampak kepada Muhammadiyah dalam kebijakan politiknya menjadi lemah untuk mengawal jalannya pemerintahan. Pada tahun 1957 lahir demokrasi terpimpin yang memperlihatkan jiwa otoriter presiden Soekarno yang mempersempit pergerakan ormas dan partai Islam.Muhammadiyah sebagai salah satu perintis Masyumi merasakan pengaruh luar biasa setelah pasca pembubaran Masyumi, beberapa tindakan dari alat negara/lawan politik dan golongan masyarakat yang menjadi lawan Masyumi menyebar fitnah dan mencoba membubarkan Muhammadiyah dengan penyebaran dokrin kepada masyarakat bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan terlarang. Sehingga aktivitas Muhammadiyah pernah mengalami kemunduran dan pasif dalam beberapa waktu.
Dalam kondisi seperti itu muncul beberapa pemikiran terkait pisahnya Muhammadiyah dengan Masyumi dengan pertimbangan kemaslahatan terhadap dakwah Muhammadiyah. Akhirnya pada tahun 1959 melalui sidang Tanwir Muhammadiyah memutuskan untuk berpisah dengan Masyumi dalam hubungan kerjasama politik. Pada penghujung kepemimpinan Soekarno tahun 1966 Muhammadiyah diakui sebagai organisasi massa yang dijamin keberadaannya.
Pada tahun 1965 Muhammadiyah mencoba mengantisipasi pergerakan Partai Komunis Indonesia melalui pimpinan pusatnya K.H. Ahmad Badawiyang menyatakan secara tegas bahwa Partai Komunis Indonesia adalah bencana nasional, tindakan selanjutnya adalah bersama Soeharto bekerjasama menumpas sisa Partai Komunis Indonesia dan Muhammadiyah mengadakan konferensi kilat pada tanggal 9-11 November 1965 untuk menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia. Tidak hanya cukup disana, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengemukakan di Istana Merdeka kepada Presiden terkait hal yang sama pada tanggal 27 Oktober 1965.
Bulan November tahun 1962 menjadi kisah mensejarah dan momentum kembali berkembangnya Muhammadiyah, hal tersebut terlihat dengan banyak yang masuk dari kalangan praja dari Lurah hingga Bupati, angkatan bersenjata bahkan beberapa menteri dalam kabinet, jumlah cabang dan amal usaha Muhammadiyah mulai meningkat seperti sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit.
7. Muhammadiyah dan pemerintah
Pergolakan politik mengharuskan pimpinan pusat Muhammadiyah mengadakan audiensi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, diantaranya: Menteri Kabinet, Presiden, Kepolisian dan Kejaksaan Agung serta pembesar-pembesar ABRI. Hal tersebut dilatarbelakangi persoalan-persoalan berikut ini :
1. Peristiwa IAIN Sunan Kalijaga dan usaha membebaskan para mahasiswa yang ditahan
2. Peristiwa penangkapan saudara Hamka dan ikhtiar membebaskannya
3. Intruksi Menteri dalam negeri Dr. Sumarno no. 9
4. Pembelaan terhadap HMI
5. Pembiayaan Muktamar ke-36
6. Persoalan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)
7. Persoalan kabinet, termasuk kementerian Agama supaya diserahkan kepada orang Muhammadiyah.
8. Penanganan majelis atau organisasi otonom ‘Aisyiyah
Pada tahun 1950 tepatnya pada tanggal 23 Desember 1950 nama Majelis ‘Aisyiyah diganti menjadi Pusat Pimpinan ‘Aisyiyah. Sehingga jangkauannya lebih luas meliputi Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Penyusunan organisasi dipercayakan kepada St. Asyiah Hilal, St. Zaenab Damiri, St. Badilah Zuber, N. Pardjaman, Ny. Djokorahardjo. Sejak saat itu ‘Aisyiyah menjadi otonom yang memiliki anggaran dasar sendiri.Berdasarkan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah no. 2/53 menetapkan pimpinan ‘Aisyiyah kepada Siti Badilah Zuber.
Langkah dan program ‘Aisyiyah meliputi bagian pengajaran, tablig, pertolongan, nasyiatul ‘Aisyiyah dan perpustakaan. Program‘Aisyiyah diantaranya mengadakan kursus mubalighah di setiap Kabupaten, kegiatan pengajaran taman kanak-kanak, menerbitkan buku tuntunan tabligh,buku tuntunan hidup dengan Al-Qur’an dan sunnah dan tuntunan mendidik anak.
D. PERKEMBANGAN MUHAMMADIYAH TAHUN 1965-1985
Dalam kurun waktu 20 tahun muhamdiyyah telah melangsungkan 5 kali mukhtamar yaitu mukhtamar ke 37 (1968) di Yogyakarta, mukhtamar ke 38 ( 1971) di ujung pandang , mukhtamar ke 39 (1974) di padang , mukhtamar ke 40 (1978) di Surabaya, dan mukhtamar ke 41 (1985) di Surakarta. Periode 1962-1965 dan periode 1968 adalah periode dimana organisasi muhammadiyyah menghadapi masalah yang pelik,masalah yang akan menentukan hidup matinya muhammadiyah sebagai organisasi dan pada periode ini juga terjadi keruntuhan orde lama yang selama ini memegang kekuasaan secara mutlak.
Diantara rumusan hasil mukhtamar dan tanwir untuk di catat adalah
1. di tetapkannya partai politik sebagai proyek amal usaha muhammadiyyah serta di susunnya Pandangan dan sikap politik muhammadiyyah
2. penyusunan program pembangunan masyarakat desa yang kemudian di sempurnakan dalam dakwah jemaah dan gerakat jamaah serta sistem pembinaan kader
3. konsepsi pendidikan islam menurut muhammadiyyah
4. di susunnya paham agama dan metodologi memahami islam
5. di tetapkannya pancasila sebagai asas persyarikatan
Dalam perubahan, muhammadiyyah telah mengalami banyak perubahan bauik dalam pemikiran, beragama dan kehidupan social –ekonomi bahkan politik
1. Muhammadiyah dan perubahan politik
Pada fase ini relasi muhammadiyyah dengan politik mengalami dinamika pasang surut bahkan penuh gejolak .meskipun demikian muhammadiyah cukup berhasil dalam menjaga konsistensinya untuk tetap di perhitungkan sebagai gerakan sosial non politik
a. Dilema kebijaksanaan PP Muhammadiyah tahun 1962-1985
Dinamika muhammadiyyah dengan politik periode 1965-1968 dapat di temukan cukup lengkap dalam sebuah dokumen pimpinan pusat muhammadiyyah. Diantaranya, respons muhammadiyyah mengenai gerakan sebtember tiga puluh( gestapu)tanggal 6 oktober 1965 yang menyatakan bahwa gestapu adalh bencana nasional dan muhammadiyah pulalah yang mengadakan konferensi kilat pada tanggal 9-11 november 1965 untuk berbulat tekad menuntut pembubaran PKI.
b. Transformasi dari ormas ke orsospol
Dalam konferensi kilat memutuskan juga agar muhammadiyah juga sebagai ormas dapat di beri hak-hak politik seperti halnya partai politik . dan mengirimkan wakil-wakil muhammadiyyah ke lembaga-lembaga kenegaraan
1. Gagasan pembentukan partai politik
pada bulan april 1966 dalam resepsi konferensi daerah Jakarta raya H.Moh. muljadi djojomar tono mencetuskan ide perlunya muhammadiyyah mempunyai partai politik. Pad atanggal 23 mei 1966 di adakan rapat pleno pimpinan pusat muhammadiyyah yang memutuskan untuk mengadakan sidang tanwir tanggal 19 juni 1966 dengan acara :(1)muhammadiyah menjadi partai politik (2) muhammadiyah mendirikan partai politik (3)orang muhammadiyah mendirikan partai polittik.
2. Rehabilitasi Masyumi
Pimpinan pusat muhammadiyyah telah berkali-kali mengadakan pertemuan dengan panitia rehabilitasi masyumi untuk saling menerima penjelesan dan memupuk pengertian . sampai sekian jauh belum ada tanda-tanda yang memberikan alamat terkabulnya usaha rehabilitasi itu ,tiba-tiba pada tanggal 24 oktober 1966 terdengar pengumuman pemerintah bahwa partai murba di rehaabilitasi. Ini adalah suatu tamparan keras bagi umat islam karena justru waktu itu umat islam sedang ramai mengeluarkar pernyataan bahwa masing- masing tidak tahu menahu tentang usah persatuan yang sedang di rintis oleh beberapa golongan umat islam
c. Muhammadiyah dan pemilu
Umat muhammadiyyah pernah di gemparkan oleh berita dalam harian-harian dan radio bahwa K.H.A. Badawi menerangkan bahwa nanti dalam pemilu yang akan datang muhammadiyah akan keluar dengan tanda gambar sendiri. Pada rapat pimpinan pusat pada tanggal 22 oktober 1966 di Yogyakarta juga di putuskan bahwa dalam pemilu yang akan datang muhammadiyah mencalonkan diri untuk di pilih. Akan tetapi kalou melihat pada putusan tanwir bahwa muhammadiyah mencalonkan diri untuk di pilih dalam pemilu kecuali kalau partai islam putusan tanwir itu terwujud maka muhammadiyah bergabung kepadanya . maka sebenarnya putusan rapat pimpinan pusat tersebut adalah bukan putusan yang formal baru melainkan sekedar menimbulkan implied atau konsekuensi yang logis dari putusan tanwir itu sendiri
d. Hubungan dengan sukarno
Setelah kedudukan bung karno pribadi dan selaku presiden maka kekuatan mutlak dari bungkarno ini menyebabkan partai-partai besar mendekatkaqn diri kepadanya. Termasuk PP muhammadiyah juga mendekatkan diri kepadanya tetapi tidak untuk menumpas golongan lain melainkan mencari perisai untuk mempetahankan diri dari aniaya orang lain. Orang-orang memberi gelar kepada bung karno tak terkecuali muhammadiyah . yang antara lain memberikan gelar :
1. sebutan anggota setia. Ini bersifat political approach justru karena ia presiden dan tetap mengaku sebagai anggota
2. bintang muhammadiyah. Ini adalah dalam rangka meningkatkan pengaruh muhammadiyah dan wibawanya dalam perkembangan organisasi dan massanya.
3. doctor honoris causa . ini di dasarkan atas karya- karya bung karno baik pidato atau karangan tentang penggalian api islam. Anjuran ijtihad , memberantas taklid dsb..
4. pengayom agung. Ini bukan merupakan gelar tetapi jabatan kehormatan organisatoris dan sama sekali tidak mempengruhi pimpinan pusat .
5. usul pencabutan gelar , ini ketika bungkarno mengaku dirinya marxis mengatakan bahwa alquran itu merupakan kumpulan pidato nabi Muhammad,
6. pencabutan gelar pencabutan gelar bung karno berarti memecat dia dari keanggotaan muhammadiyyah.
Enam peristiwa dalam penjelasan tersebut merupakan dinamika sejarah muhammadiyah yang secara langsung berhadapan dengan perubahan ideology struktuk social politik dan ekonomi .dsb…
2. Muhammadiyah dengan parmusi
Kegagalan rehabilitas masyumi mendorong elit- elit muhammasiyah mendirikan partai islam baru yang terpisah dari masyumi….untuk menciptakan mekanisme kerja partai yang sehat dan demokratis se belum di selenggarakan mukhtamar 1 parmusi, panitia 7 yang di ketuai oleh fakih usman dengan berbagai upaya berhasil mengesahkan parttai tersebut. Ketika di selenggarakan mukhtamar 4-7 november 1968 peserta dengan suara aklimasi memilih muhammmad roem sebagai ketua partai , namun tampaknya tidak di kehendaki oleh pemerintah . muhammadiyyah sebagai pendukung pamursi sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang menolak hasil mukhtamar partai.
Dalam keputusan tanwir di ponorogo menyatakan bahwa partai politik (parmusi)merupakan slah satu proyek muhammadiyah untuk wadah kegitan dakwah. Tanwir muhammadiyah tahun 1970 juga memutuskan bahwa sebagai akibat logis pemrakarsaan lahirnya partai muslimin Indonesia muhammadiyah merasa berkewajiban memberikan sumbangan partisipasi dalam hal: (a)pembinaan dan pengembangan fisik organisasi partai ini (b) sumbangan-sumbangan pikiran dalam menyalurkan aspirasi dankonsepsi-konsepsi politik muhammadiyah (c) penyediaan tenaga-tenaga (personel) yang di perlukan.
3. Konsolidasi ideologi muhammadiyah
Persentuhan muhammadiyah dengan politik selama periode transisi yang berlangsung tahun 1965-1968 mendorong gerakan ini untuk merumuskan sejumlah kebijakan yang meneguhkan identitas dan jati dirinya sebagai gerakan sosial keagamaan
a. Khitah ponorogo
Pada dasarnya khitah ponorogo berusaha menjelaskan dan menegaskan sikap muhammadiyah sbagai gerakan dakwah islam yang bekerja dalam lapangan kemasyarakatan dn tidak dalam lapangan politik
Pandangan muhammadiyah dalam khitah ponorogo merupakan landasan sikap dan gerak perjuangan muhammadiyah selanjutnya . demikian pula sikap dan pandangan politik muhammadiyah yang kemudian di rumuskan dalam pernyataan berikut: muhammadiyah adalah sebagai sasaran dakwah amar ma’ruf nahyi munkar kegiatan politik menurut muhammadiyah adalah salah satu aspek dari aspek kehidupan manusia dan masyarakat
b. Khitah Ujung Pandang
Berbeda dengan khitah ponorogo yang lahir dari salah satu hasil tanwir ponorogo tahun 1969 khitah ujung pandang lahir sebagai salah satu hasil keputusan mukhtamar ke 38 muhammadiyyah 21-26 september 1971 di ujung pandang.
Khitah ujung pandang berbunyi:
Bismillahirrahmanirrahiim
Mukhtamar muhammadiyah yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 6 sya’ban 1931 bertepatan dengan tanggal 21 sampai dengan 26 september 1971 di ujung pandang .setelah mendengar pandangan dan pendapat para peserta mukhtamar tentang hubungan muhammadiyah dengan partai-partai dan organisasi lainnya dalam usaha peningkatan muhammadiyyah sebagai gerakan dakwah islam memutuskan sebagai berikut :
1. muhammadiyyah adalah gerakan dakwah islam yang beramal dalam bidang kehidupan manusia dan masyarakat.
2. setiap anggota muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar.
3. untuk lebih memantapkan muhammadiyah sebagai gerakan dakwah islam setelah pemilu tahun 1971 muhammadiyah melakukan amar ma’ruf nahi munkar secara konstruktip dan positip terhadap partai muslimin Indonesia lainnya terhadap partai-partai politik dan organisasi-organisasi lainnya
4. untuk lebih meningkatkan partisipasi muhammadiyah dalam pelaksanaan pembangunan nasional ,mengamanatkan pada pimpinan pusat muhammadiyah untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi ,sosial, dan mental spiritual
Rumusan khitah ujung pandang memberikan tiga pesan penting. Pertama muhammadiyah menentukan posisi dan sikapnya yang tidak berpihak kepada kepentingan politik praktis dan partai politik yakni tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik. Kedua apabila khitah ponorogo masih menyisakan ruang dukungan kepada partai muslimin Indonesia,maka khitah ujung pandang 1971 secara jelas muhammadiayah menunjukan independensinya dengan memosisikan hubungan yang sama dengan semua partai politik termasuk dengan parmusi. Ketiga sebagai bagian dari keterbukaan dan kemandirian politik muhammadiyah memberikan kebebasan politik kepada warganya baik dengan menggunakan hak politiknya maupun tidak dalam setiap proses politik yang berlangsung
c. MKCHH (Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah)
Perumusan MKCH sesungguhnya merupakan mandat dari hasil mukhtamar ke 37 tahun 1968 yang memberikan rekomendasi agar muhammadiyah segera merumuskan konsep yang idealogis yang mampu melahirkan matan keyakinan dan cita-cita hidup muhammadiyah dan khitah perjuangan . keputusan mukhtamar ke 37 yang menjadi cikal bakal dirumuskannya matan keyakinan dan cita-cita hidup muhammadiyyah berbunyi:
1. stelah mempelajari prasaran tentang tajdid ideology/ keyakinan hidup dan khitah perjuangan muhammadiyah yang di sampaikan H.M. djindar tamimy.dan tanggapan-tanggapan dari mukhtamirin terhadap prasaran tersebut
2. Menyadari bahwa perlu adanya suatu perumusan penegasan tentang konsepsi yang sistematis dan menyeluruh menurut ajaran-ajaran islam yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi umat islam umumnya dan keluarga muhammadiyah.
3. memutuskan:
a. menerima prasaran tersebut pada garis besarnya
b. Mengamanatkan kepada pimpinan pusat muhammadiyah untuk membentuk suatu tim penyusun konsepsi di atas tersebut dengan mengikut sertakan ahli-ahli dalam berbagai bidang
c. Menerima prasaran dan tanggapan-tanggapannya menjadi bahan penyusunan konsepsi termaksud
d. menetapkan agar konsepsi itu hendaknya telah tersusun dalam jangka waktu 6 bulan sesudah mukhtamar
Paska mukhtamar ke 37 di Yogyakarta yang monumental itulah kemudian lahir dua konsep penting dalam muhammadiyah . kedsua konsep itu adalah di bidang ideology di lahirkan matan keyakinan dan cita-cita hidup muhammadiyyah hasil rumusan sidang tanwir tahun 1969 di ponorogo serta di bidang garis perjuangan di rumuskan khitah perjuangan muhammadiyah
4. Muhammadiyah dan konsolidasi negara
Mengenai usaha pemerintah untuk menyusun P4 muhammadiyah memandang bahwa hal itu merupakan usaha yang tidak perlu karena P4 sesungguhnya telah tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
a. Muhammadiyah dengan Pancasila
Beberapa tokoh muhammadiyah seperti A,R fachrudin, lukman harun, dan djarnawi hadikusuma berusaha agar pancasila sebagai satu-satunya asas itu tidak merugikan agama islam pada umumnya dan muhammadiyah pada khususnya. Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam menyikapi upaya pemerintah dalam menetapkan pancasila sebagai satu-satunya asas pada partai politik dan organisasi masyarakat ,itulah sebabnya muhammadiyah merespons rencana itu secara hati-hati ,Akibatnya mukhtamar muhammadiyah yang seharusnya di laksanakan pada tahun 1982 di8 tunda sampai pemerintah mengesahkan undang-undang keormasan tersebut.
Dalam pandangan muhammadiyah apabila asas islam diganti dengan pancasila itu sama dengan membunuh jati diri muhammadiyah sebagai organisasi islam. 0Menolak pancasila adalah tidak perlu dan tidak mungkin sedangkan menghapus asas islam lebih tidak mungkin lagi karena muhammadiyah lahir karena islam, tanpa asas islam tidak lagi dapat di katakan sebagai muhammadiyah
Dalam rangka menyikapi perkembangan isu asas tunggal pimpinan pusat muhammadiyah menyelenggarakan sidang tanwir, Mei 1983 yang menghasilkan beberapa keputus. :
1. muhammadiyyah setuju memasukan pancasila dalam anggaran dasarnya dengan tidak mengubah asas islam
2. Mengingatkan bahwa masalah tersebut adalah masalah nasional pimpinan wilayah ,pimpinan daerah, dll. Tidak di benarkan untuk mengeluarkan atau mengambil sikap tentang masalah itu
3. pembahasan tentang masalah tersebut akan di lakukan dalam mukhtamar ke 41 muhammadiyah
Secara lembaga tampaknya masalah asas tunggal dapat di peroleh semacam jalan tengah tetapi beberapa warga memberikan sikap berbeda meski tidak dominan, kelompok yang termasuk kategori garis keras menyebarkan pamphlet keberatan dengan alasan bahwa pancasila akan menjadi ancaman terhadap islam rapat pleno pimpinan pusat di Yogyakarta pada 8 oktober 1983 memutuskan bahwa muhammadiyah dapat menerima pancasila dalam anggaran dasar , dalam pengertian tidak sebagai asas.
Pokok pikiran yang di rumuskan oleh tim yang di bentuk pimpinan pusat sebagai sumbangan pemikiran muhammadiyah dalam rangka memperbaiki rumusan RUU yang berkaitan dengan keormasan , antara lain;
1. Mengenai pancasila sebagai falsafah dan dasar Negara muhammadiyah telah sejak semula menerima dan melaksanakannya
2. organisasi kemasyarakatan yang bersipat keagamaan berhak membina kegiatan-kegiatan dalam bidang kewanitaan ,pemuda, mahasiswa dan pelajarnya sendiri untuk kaderisasi serta membina kegiatan dalam bidang dakwah pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, dll.
3. mengenai keanggotaan dan kepengurusan hendaknya terdapat kata-kata sebagai berikut “ organisasi kemasyarakatan yang bersifat keagamaan dapat mengatur keanggotaannya secara khusus dengan mengingat sifat-sifat dari organisasi kemasyarakatan yang bersifat keagamaan itu.
Sumbangan pemikiran muhammadiyah untuk memperbaiki UU keormasan menurut Dr. suhardiman,selaku ketua panitia khusus RUU tersebut sekitar 75-80 %tertampung dalam undang-undang dimaksud, dengan di terima pemikirannya muhammadiyah segera menyesuaikan anggaran dasarnya karena di pandang tidak menyebabkan hilangnya identitas organisasi dan tetap beraqidah islam.
Usaha muhammadiyah agar pancasila sebagai satu-satunya asas itu tidak merugikan islam pada umumnya dan muhammadiyah pada khususnya itu menampakan hasilnya sehingga teks dan penjelasan undang-undang no 8 tahun 1985 di tetapkan sebagai mana adanya sekarang ini , setelah lahirnya undang-undang itu barulah muhammadiyah mrenyelenggarakan mukhtamar ke 41 tahun 1985 yang semestinya sudah harus di laksanakantahun 1981
b. Muhammadiyah dengan Majlis Ulama Indonesia
Majelis ulama Indonesia (MUI)adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama ,zuama dan cendikiawan, muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.
MUI pusat pertama kali di pimpin oleh prof. hamka sampai tahun 1980 . pada tahun itu hamka mengundurkan diri sebagai ketua MUI ,setelah hamka MUI di pimpin oleh hasan basri . sikap muhammadiyah terhadap lahirnya MUI dan MU majelis ulama di daerah-daerah dapat di lihat dengan dukungan hamka dan hasan basri serta ketua-ketua MUI daerah yang sebagian besar anggotanya dari muhammadiyah.
c. Muhammadiyah dengan Masalah Ekonomi
Relasi muhammadiyah dengan aktivitas perekonomian memberikan catatan bahwa muhammadiyah menyadari pentingnya kemandirian persyarikatan karena bukan bagian dari Negara sekaligus menghindari dari upaya ketergantungan kepada pihak lain, .aktivitas perekonomian yang cukup dinamis di kalangan internal muhammadiyah menunjukan bahwa muhammadiyah masih di dominasi oleh kalangan kelas menengah perkotaan yang relatip stabil dalam aktivitas perekonomian, .beberapa kegiatan perekonomian seperti bank, baiyul mal, sesungguhnya sejak awal sudah di gagas dan menjadi agenda dalam bidang ekonomi muhammadiyah tetapi blum cukup berhasil.
Pada periode 1968 tepatnya pada mukhtamar 37 tahun 1968 di Yogyakarta, situasi sosial, politik dan ekonomi Indonesia mengalami posisi yang serba sulit dalam menghadapinya mukhtamar ke 37 di Yogyakarta menetapkan program pembngunan masyarakat desa, (pemasa)sebagai pelaksanaan amanat tahun 1968.
Memasuki decade 1970an muhammadiyah semakin berusaha meningkatkan aktivitas ekonomi di level internal mukhtamar ke 40 tahun 1978 di Surabaya memutuskan bahwa muhammadiyah perlu melakukan upaya konkret dalam bidang ekonomi.
Di bidang ekonomi lainnya muhammadiyah menetapkan bahwa bunga bank yang di kelola oleh swasta hukumnya haram, sementara itu bank yang di kelola oleh pemerintah hukumnya musytabihat.
5. Konsolidasi gerakan muhammadiyah
Salah satu poin penting dari dinamika kepemimpinan nya A.R fachrudin untuk beberapa periode karena beliau berhasil membangun semangat kolektif kolegial sebagai karakter kepemimpinan di muhammadiyah,
a. Muhammadiyah, Pendidikan Islam, dan Kaderisasi
Beberapa catatan dalam fase ini adalah (1) dalam konteks pendidikan keseriusan dan kesungguhan muhammadiyah dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada fase ini menunjukan konsistensi muhammadiyah dalam gerakan cultural setelah beberapa decade sebelumya banyak bergelut dalam dinamika politik nasional (2) dalam suasana kekuasaan Negara yang cukup kuat menanamkan ideology pancasila. Muhammadiyah mampu mendsain, model pendidikan yang tetap berkarakter dengan nilai dan semangat keislaman (3) pada fase ini kaderisasi bagi muhammadiyah menjadi momentum konsolidasi sekaligus sbagai upaya menyamai sumber daya manusia yang tangguh dalam merespons peradaban yang semakin berubah
Pada fase berikutnya muhammadiyah senantiasa melakukan evaluasi dan konsolidasi dari pokok-pokok pendidikan yang telah di putuskan. Beberapa upaya yang di lakukan antara lain;
a. memurnikan kembali fungsi pendidikan muhammadiyah sesuai keputusan sidang tanwir ponorogo tahun 1969 yaitu sebagai m edia dakwah
b. memperbanyak sekolah agama di daerah-daerah terutama madrasah diniyah
c. mengusahakan adanya pendidikan ulama di setiap daerah
d. mengusahaka adanya pemisahan ruangan antara pelajar laki-laki dan putri
e. mengusahakan agar hari libur sekolah-sekolah muhammadiyah agar hari jumat
f. pakaian pelajar dan guru putri supaya memenuhi tuntunan islam
g. memperbanyak asrama pelajar muhammadiyah dimana pembinaan di giatkan
Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar yamg bergerak di tengah-tengah dan dalam kehidupan masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari pemikiran masalah-masalah nasional yang menyangkut kehidupan masyarakat bangsa, dan Negara untuk itu muhammadiyah sebagai perserikatan dari war4ga Negara yang sadar, sesuai sifat dakwahnya harus menempatkan diri berfungsi dan berperan dalam masyarakat bangsa dan Negara. Dalam batasan organisatoris tidak melakukan kegiatan politik praktis
Mukhtamar ke 37 juga menetapkan pembentukan badan pendidikan kader (BPK) di tingkat pusat , daerah, dan cabang dengan darul arqom sebagai media latihan kader serta mesjid sebagai pusat kegiatan. Dengan demikian secara ringkas salah satu pogram yang di utamakan oleh muhammadiyah sesuai dengan keputusan mukhtamar ialah program pembinaan kader
Dalam periode 1978 -1985 pembinaaan kaderisasi mulai mengenal spesialisasi kader . ini menjadi salah satu bagian dari kosep pembinaan angkatan muda muhammadiyah
b. Muhammadiyah dan dakwah
Pereubahan politik pada decade 1960an sampai awal 1980 juga mendorong munculnya dinamika di level ideology agama, konfigurasi politik mendorong pluralitas faham agama yang semakin meningkat, menghadpi itu muhammadiyah merumuskan pemahaman agama islam yang menjadi landasan epistemology dakwah muhammadiyah yang relevan terhadap perkembangan tersebut, beberapa konsep muhammadiyah tersebut memberikan pesan bahwa muhammadiyah berusaha mempertegas posisi keislaman muhammadiyah sebagai ummathan washatan selain itu pembaruan pemikiran islam menjadi tuntutan dalam menghadapi setiap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat
Berdasarkan hasil symposium , pancasila dan UUD 1945 telah di tafsir sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok dalam masyarakat, umat islam terutama muhammadiyah merespons masalah tersebut untuk menyikapi hal itu muhammadiyah melangsungkan seminar majelis tablig di bandung pada 24-27 desember 1970 seminar mengangkat isu aliran kepercayaan sebagai topic pembicaraan terutama kebatinan hamka yang hadir sebagai pembicara menolak kebatinan penolakan yang di kemukakan hamka dalam seminar itu menjadi keputusan munas .
Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial politian k muncul pemikiran-pemikiran baru dalam kehidupan muhammadiyah pemikiran tersebut sebagian bersifat filosofis dan yang lainnya bersifat ideologis.
Selama periode 1968-1985telah di susun dua konsepsi khitah dengan pernyataan berlakunya khitah Palembang yang merupakan konsepsi strategi tahun 1956-1959 .di samping pandangan dan sikap politk muhammadiyah khiotah tersebut juga menyangkut berbagai bidang garapan dakwah muhammadiyah, seperti tablig, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan sosial dll….
Akhirnya patut di ajukan pemasalahan mengapa selama kurun lebih dari 15 tahun konsep dasar faham agama, sosial dan politik tersebut belum dapat di susun dalam suatu konsep terurai sehingga dapat menjadi pedoman dan penentu arah secara operasional dalam kegiatan muhammadiyah.
c. Gerakan jamaah dan Dakwah jamaah
Bagi muhammadiyah masalah dakwah merupakan hal yang sangat pokok hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian muhammadiyah. Keterangan tanfidz tentang keputusan dalam bidang dakwah islam dan amar ma’ruf nahi munkar
a. sebutan majelis / bagian tablig diganti dengan bagian dakwah
b. pimpinan pusat dakwah dalam waktu singkat akan menyusun tuntutan dalam bidang melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar
c. pimpinan pusat, daerah, wilayah dan cabang supaya menyadari sepenuhnya akan tugasnya sebagai pim[pinan d. sementara belum ada peraturan perubahan gerakan tablig supaya terus di laksanakan berdasarkan pedoman –pedoman tuntutan dan peraturan yang masih berlaku drngan lebih di giatkan di tingkatkan dan di tertibkan.
Muhammadiyah menghendaki agar gerakan jamaah dan dakwah jamaah ( GJDJ) ini tdak sekedar merupakan kegitan temporer ia menemukan suatu teori suatu konsep yang termasuk salah satu prinsip kemasyarakatan muhammadiyah dalam m,embina dan mengembangkan kesejah teraan hidup bermasyarakat dengan ajaran islam. Tahapan- tahapan GJDJ sebagai berikut:
1. pembaruan dan penyegaran pimpinan persyarikatan
2. pemahaman bersama tentang gerakan jamaah dan dakwah jamaah
3. penyebarluasan pengertian gerakan jamaah dan dakwah jamaah
4. pembentukan inti jamaah
5. percobaan pendahuluan
6. penilaian dan perbaikan
Orientasi dakwah di padukan antara dakwah bilisan dan dakwah bilhal, mengingat perkembangan situasi dan kondisi masyarakat maka persoalan yang perlu di robah bukan hanya teknik dakwah tetapi juga isi dan tujuannya .termasuk wilayah dakwahnya dengan demikian teknik dakwah di atas dapat di jalankan secara efisien dan efektif untuk mendukung program-program yang telah di uraikan di atas, muhammadiyah terus melaksanakan dakwah bil hal dengan mendirikan panti-panti asuhan dan bantuan kesehatan lewat pertolongan kesehatan umat baik melalui rumah skit , klinik-klinik maupun rumah-rumah bersalin.
6. Muhammadiyah dan perubahan sosial budaya
Sebagai sebuah gerakan muhammadiyah menyadari bahwa setiap saat semua potensi harus mampu di berdayakan dalam rangka merespons perubahan yang sedang berlangsung . dakwah merupakan salah satu strategi untuk menjaga elan gerakan muhammadiyah supaya tetap dinamis, dalam decade ini muhammadiyah belum mampu memaksimalkan kekuatan budaya sebagai salah satu formula dakwah yang efektif sehingga artikulasi muhammadiyah belum mampu menembus lapisan sosial yang cukup beragam di masyarakat
a. Muhammadiyah dan Amal Usaha Keagamaan
Jika umat selain islam mempunyai dakwah seperti dewan greja Indonesia ( DGI) dan majelis agung wali greja (MAWI) untuk katholik parisada hindu dharma (PDH) untuk hindu, dan perwakilan umat budha Indonesia (WALUBI) untuk budha, maka umat islam mempunyai MUI ,tujuan MUI adalah ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman ,damai, adil dan makmur, yang di ridhai Allah SWT sesuai dengan pancasila dan undang-undang dasar 1945 dan garis besar haluan Negara (GBHN)
MUI memiliki fungsi sebagai berikut:
1. memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat islam pada umumnya sebagai amar ma’ruf dan nahi munkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional
2. memperkuat ukhwah islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dan mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional
3. mewakili umat islam dalam konsultasi antar umat beragama.
4. menjadi penghubung antar ulama dan umara serta menjadi penerjemah timbal balik antar pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional
Secara organisatoris muhanmadiyah tidak telibat langsung dalam musyawarah agama tersebut tetapi sebetulnya sudah mengirimkan urtusannya kemusyawarah tersebut, maksudnya muhammadiyah telah mengirimkan orang-orang dalam susunan pimpinan majelis ulam Indonesia .
b. Muhammadiyah dan Masalah Kebudayaan
Pada keputusan mukhtamar ke 36 muhammadiyah di bandung tahun 1965 sudah menyinggung saal kebudayaan salah satunya adalah menyusun konsep yang klebih sempurna dalam bidang kebudayaan dan pendidikan dan pengajaran muhammadityah dalam rangka pendidikan yang berdasarkan pancasila serta kebudayaan nasional dengan unsure-unsur ajaran islam yang murni dengan tuntunan pelaksanaannya.
Secara kelembagaan muhamadiyah pada periode 1968-1971 memberi tekanan yang kuat pada nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia kerena itu muhammadiyah meminta agar sekolah yang bernaung di bawahnya memperhatikan secara serius, (a) prinsip pelaksanan kesenian (b) kelengkapan alat-alat kesenian atau instrument yang sesuai dengan daerah masing-masing (c) perangsangan bakat-bakat seni pada anak-anak melalui seni keramik (d) seni tari yang dapat di terima berdasarkan norma-norma agama dan adt istiadat (e) pengembngan seni drama dan sndiwara, wayang, dsb.
Di ferensi sosial menimbulkan personalisme citra kepemimpinan muhammadiyah sebagai jamaah semakin brkurang yang menonjol adalah 0individu sehingga seharusnya di analisis mengapa kesetiaan anggota terhadap persyarikatan smakin lama semakin berkurang. Penyebabnya adalah karena kurang adanya kepemimpinan yang memiliki daya rekat yang menghubungkan anta ride persyarikatan dan anggota.
E. DINAMIKA MUHAMMADIYAH PERIODE TAHUN 1985 – 2010
Muktamar ke 41 Muhammadiyah berlangsung di surakarta pada tanggal 24-28 Rabiulawal 1406 Hijriyah,bertepatan dengan tanggal 7-11 Desember 1985.Muktamar berjalan secara meriah dan di buka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto di stadion sriwedari yang menjadi kebanggaan kota surakarta ( sekarang solo )
Adapun program kerja Muhammadiyah yang di hasilkan dalam muktamar ke-41 di Surakarta tersebut antara lain adalah:
1. Tentang konsolidasi organisasi
2. Penyiaran islam dan bimbingan keagamaan yang di dalamnya mencakup gerakan dakwah yang ingin mengintensifikasi dan pengembangan gerakan jama’ah
3. Pendidikan dan kebudayaan
4. Sosial kesehatan
5. Hukum, Politik, dan hubungan luar Negeri
6. Ekonomi
7. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Selain memilih dan mrnyusun program baru bagi Muhammadiyah, muktamar juga merespons isu-isu penting,baik yang berkaitan dengan persoalan internal organisasi Muhammadiyah maupun persoalan kebangsaan.
1. Muhammadiyah dalam dinamika sosial dan politik
Periode politik pasca-1985 merupakan periode yang penuh dengan dinamika, baik dinamika politik global, nasional, maupun dinamika internal Muhammadiyah sendiri menghadapi perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat.Secara politik ,Muhammadiyah memiliki posisi yang strategis sebagai “wakil rakyat”,gerakan ini memaksimalkan kiprah moralnya dalam mempengaruhi proses politik bangsa.Proses yang berhasil di pengaruhi Muhammmadiyah pasca 1985 adalah proses legilasi ( Perumusan Undang-Undang ) yang berkaitan dengan kehidupan bangsa.
Beberapa hal yang dapat di jadikan alasan mengapa terjadi proses akomodasi negara atas islam, bajk pada masa antagonis, resiprokal, dan akomodasi di antaranya akomodasi aspirasi islam dalam Undang-Undang Perkawinan1974,Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) 1978 tentang menghapus aliran kepercayaan ,meski tidak memuaskan aspirasi Muhammadiyah juga terakomodasi dalam Undang-Undang Keormasan 1985 dan Undang –Undang Pendidikan Nasional 1989.
a. Muhammadiyah dan Asas Tunggal Pancasila
Bagi pemerintah,Muktamar ke41 tahun 1985 di surakarta memiliki makna dan nilai yang sangat penting.yakni Nilai Strategisnya bagi pemerintah adalah mendorong dan mendesak Muhammadiyah agar menerima asas tunggal Pancasila.
Kebijakan pemberlakuan asas tunggal atau political uniform di lakukan orde baru di desain melalui pendekatan legalistikyang berawal dari ketetapan MPR RI 11/1983 yang secara operasional di tuangkan dalam perundang-undangan Nomor 3 dan Nomor 8 Tahun 1985.Maka semua organisasi massa dan partai politik harus mencantumkan Pancasila sebagai asasnya.
Implikasi dari kebijakan tersebut menimbulkan berbagai gejolak di sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Organisai kaum intelektual muslim ini merespons kebijakn tersebut dengan beragam.ada kelompok yang menerima asas tunggal dan ada pula kelompok yang menolak.
b. Muhammadiyah dan pemilu 1987
Setelah persoalan asas tunggal pancasila di anggap selesai dan konsolidasi organisasi terus di lakukan untuk meneruskan kerja dakwah Islam,karena masih di temukan beberapa kendala di sejumlah daerah,khususnya kader-kader Muhammadiyahyang tidak bisa menerima sikap Muhammadiyah mencatumkan asas pancasila. Sekitar 2 tahun kemudian,bangsa indonesia menyelenggarakan pesta Demokrasi 5 tahunan,yakni Pemilu 1987,yang merupakan pemilu Periodik ke 4 pada Rezim Orde brusetelah pemilu 1971,1977, dan 1982.Sejak pemilu 1977, peserta pemilu relatif sedikit,yang di ikuti oleh 2 partai politik dan 1 Golongan karya (GOLKAR).Hal tersebut lantaran pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik melelui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975.
Pemungutan Suara (pemilu) 1987 di selemggarakan pada tanggal 23 April 1987 secera serentak di seluruh tanah air.
c. Sikap Muhammadiyah Terhadap Sistem Pendidikan Nasional 1988
Ketika pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang .0Sistem pendidikan Nasional pada tahun 1988.Muhammadiyah memberikan Respons Kritis, bahkan keras terhadap RUU tersebut. Hal ini sangat wajar lantaran Muhammadiyah sangat berkepentingan menyelamatkan identitas pendidikan islam dalam sistem pendidikannya, di samping juga memberikan jaminan terhadap setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan agama dalam proses pendidikan. RUU tersebut di sinyalir bermuatan sekuler karena tidak mencatumkan pendidikan Agama.
d. Muhammadiyah dan Problem Kemiskinan
Sesuai dengan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada Dekade 1980-an, perekonomian bangsa masih tergolong miskin, angka kemiskinan masih sangat tinggi, kemelaratan dan kesengsaraan menjadi fenomena umum.Muuhammadiyah merasa terpanggil untuk merespons kondisi kehidupan umat yang sedang mengalami kesulitan tersebut
e. Surat Pak A.R. Kepala Paus Yohanes paulus II
Dalam surat tersebut berisi kritikan dengan cara yang sangat arif dan bijak.A.R Fachrudin memaparkan bahwa sebagian besar rakyat indonesia adalah muslim.Umat katolik banyak menggunakan kesempatan untuk mempengaruhi umat islam yang masih menderita agar mau masuk ke agama katolik. Mereka di beri uang, di cukupi kebutuhannya, di bangunkan rumah-rumah sederhana, di pinjami uang untuk modal dagang, tetapi dengan ajakan agar menjadi umat katolik. Umat islam di bujuk dan di Rayu untuk pindah agama.Melihat hal demikian , Dalam suratnya A.R Fachrudin menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama.Ia juga mengungkapkan bahwa agama herus di sebar luaskan dengan cara-cara yang perwira.
f. Muhammadiyah Melarang Darul Arqam
Pada akhir tahun 1980-an di beberapa wilayah dan daerah di tanah air telah masuk dan berkembang paham aliran agama. Khususnya Islam dengan nama Darul Arqam. Paham ini berasal dari Malaysia. Gerakan atau paham ini sangat bergantung pada pemimpin Kharismatik.
2. Gagasan sosial, ekonomi, dan politik muhammadiyah 1990-1995
Muktamar ke 42 Muhammadiyah di buka oleh Presiden Soeharto di stadion Mandala Krida,Yogyakarta . Presiden menyampaikan bahwa upaya peningkatan perekonomian rakyat, terutama golongan ekonomi lemah,perlu mendapat perhatian dari Muhammadiyah.
a. Transformasi Kepemimpinan Muhammadiyah
Program penting yang di putuskan dalam Muktamar 42 di Yogyakarta ini salah satunya adalah tenang pengembangan organisasi yang di tekankan pada refungsionalisasi dan reformasi. Refungsionalisasi adalah memperjelas tugas dan fungsi, sedangkan reformasi adalah perubahan dan penyesuaian atas satu atau beberapa organ tertentu dalam struktur organisasi
b. Muhammadiyah dalam Dinamika Sosio-Politik Nasional
Momentum Muktamar ke 42 sebagai Proses Muhammadiyah untuk melakukan Rasionalisasi kepemimpinan, Struktur kepemimpinan yang gemuk pada periode sebelumnya di sederhanakan untuk memenuhi tuntutan perubahan,Seorang pemimpin Muhammadiyah tidak hanya cukup dengan kategori ulama atau cendekia semata.
Menurut Ma’arif di perlukan pemimpin yang mempunyai nilai plus;
a. Wawasan Keislaman dan Kemanusiaan untuk menjawab tantangan perubahan agar tidak gamang, tetap tanggap dan sigap.
b. Dikenal dan di terima secara Nasional, Internal, Eksternal.
c. Memiliki waktu
1. Muhammadiyah dan ICMI
Sikap Akomodatif negara terhadap aspirasi islam dimanifestasikan secara konkret melalui pembentukan ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) pada tanggal 7 Desember 1990. Meski ICMI Lahir dari gagasan sekelompok Aktivis atau Mahasiswa Muslim Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang yang bermaksud untuk mewadahi komunitas intelektual muslim Indonesia dari berbagai latar belakang , Lintas Aliran, Mazhab.
2. Muhammadiyah dan Bisnis
Perubahan Ekonomi baik secara global dan Nasional yang begitu dinamis berdampak pada eksistensi dan gerak langkah Muhammadiyah. Hal tersebut meniscayakan sebuah penyikapan dan langkah-langkah yang cermat sehingga Muhammadiyah tidak ketinggalan zaman dan di gilas oleh Laju perubahan.
3. Muhammadiyah dan suksesi Nasional
Ada beberapa alasan yang di kemukakan Amien Rais kenapa Suksesi perlu dilakukan..
1. Kemiskinan dan pengangguran yang merupakan fenomena kembar yang susah untuk di pecahkan.
2. Korupsi yang semakin gawat dari tahun ke tahun
3. Proses demokratisasi yang semakin jauh dari harapan. Di samping juga masalah membengkaknya utang luar negri, Pelecehan Hukum, dan penegakan HAM.
4. Wafat Ketua PP Muhammadiyah Azhar Basyir dan Pak A.R.
K.H Azhar Basyir memimpin Muhammadiyah tidak sampai selesai periode kepemimpinannya, belau wafat di penghujung periode kepemimpinannya pada tanggal 28 juni 1994,sekitar 1 tahun lagi masa kepemimpinannya berakhir
Belum genap setahun warga Muhammadiyah dan Umat Islam kehilangan Azhar Basyir sebagai Pemimpin Umat pada tanggal 17 Maret 1995 A.R Faachrudin Ketua Muhammadiyah Terlama sepanjang Sejarah meninggal Dunia.
5. Muhammadiyah dan High Politics
Pengalaman sejarah Muhammadiyah bersinggungan dengan politik sejak dari masa kolonial, kemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru telah memberikan pelajaran berarti bagi perjalanan Persyarikatan ini dalm menyingkapi hubungannya dengan politik.
Konsep alokasi nilai ini lebih populer dengan istilah High Politics seperti yang di populerkan Amien Rais. Semenjak Amien Rais menelurkan konsep High Politics, energi persyarikatan tidak lagi di habiskan untuk mengurusi soal politik praktis,tetapi bagaimana membumikan akhlak karimahdalam kehidupan politik.
3. Dari politik akomodasi, gerakan sosial, hingga oposisi
Muktamar ke 43 di Aceh adalah peristiwa pertama bagi Daerah Istimewa Aceh yang berskala nasional maupun Internasional.Muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh berlangsung sangat meriah. Banyak kegiatan penunjang di laksanakan untuk memeriahkan Muktamar tersebut. Di antara kegiatan penunjang muktamar tersebut adalah kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyantun kaum dhuafa dan pelayanan kesehatan, pameran pembangunan dan pekan niaga, aneka pertunjukan kesenian daerah, dan berbagai macam kegiatan seminar.
a. Muktamar Banda Aceh : Fase Baru Kepemimpinan Muhammadiyah
Muktamar berlangsung lancar. Kekhawatiran adanya intervensi pemerintah terhadap muktamirin dan atau intervensi kepentingan politik tertentu tidak terbukti.
b. Gonjang-ganjing Politik 1998
Setahun sebelum terjadi krisis ekonomi politik yang mengantarkan soeharto mengundurkan diri dari kursi presiden, Indonesia menyelenggarakan pemilu pada tahun 1997.Pasca pemilu 1997, negara-negara Asia di terpa krisis termasuk indonesia,Krisis mata uang pada mulanya menimpa Thailand,mei 1997,ketika para spekulan mata uang global menyerbu mata uang Thailand dan mereka bergembira ketika Thailand Kolaps. Pada juli menyerbu Filiphina, Malaysia dan Berhenti di Indonesia.
c. Tanwir Semarang, Ijtihad politik Muhammadiyah dan berdirinya PAN
Khitah Muhammadiyah yang netral terhadap partai yang sebenarnya sudah merupakan kebijakan yang tepat meski kebijakan itu dalam praktiknya tidak mudah di laksanakan.Pemberian kebebasan kepada individu-individu untuk masuk atau tidak dalam partai perlu di potret lebih kritis terutama hubungan dengan PAN,Partai yang sebenarnya yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Muhammadiyah,tetapi yang berkembang banyak pihak mengaitkan baik masyarakat umum maupun elite-elite PAN sendiri.
4. Penguatan ideologi gerakan dan pergolakan politik bangsa
Muktamar ke 44 Muhammadiyah berlangsung di jakarta pada tanggal 6-9 Rabiul Akhir 1421H atau tanggal 8-11 Juli 2000. Muktamar Muhammadiyah di jakarta adalah Muktamar gabungan yang di barengi dengan muktamar Ikatan Remaja Muhammadiyah, Muktamar ‘Aisyiah.
Perubahan Anggaran Dasar ini adalah merespons demokratisasi yang dulu di belenggu oleh Orde Baru, Adapun perubahan yang paling mencolok yang di lakukan dalam AD/ART adalah menyangkut penggunaan asas. Ketika penerapan asas tunggal pancasila,Muhammadiyah Menyesuaikan asasnya dari yang semula islam menjadi pancasila. Sedangkan maksud dan tujuan Muhammadiyah berubah dari yang semula “ Mengakkan dan Menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang di Ridhoi Alloh Subhanahu wa ta’ala ” menjadi “ Menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga dapat terwujud masyarakat islam yang sebenar-benarnya”.
a. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
Pada awal tahun 1990-an terjadi keresahan dan krisis identitas Bermuhammadiyah.Keresahan dan krisis Identitas itu berasal dari tidak adanyarumusan baku dalam Muhammadiyah yang mempertegas dan memperteguh jati diri Muhammdiyah di tengah-tengah Masyarakat.
Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) adalah seperangkatnilai dan norma islami yang bersumber pada Al Quran dan As Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku Muhammadiyah dalam menjalani Kehidupan sehari-hari sehingga tercermin Kepribadian Islami menuju terwujudnya Masyarakat Islami yang Sebenar-benarnya.
b. Muhammadiyah dan Dakwah Kultural
Konsep Dakwah Kultural di gagas berawal dari kesadaran bahwa Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang berlandaskan Al Quran Dan As Sunnah dengan Watak tajdid yang senantiasa konsisten dan proaktif melaksanakan dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar di segala bidang kehidupan,dengan menggunakan akal pikiran untuk mewujudkan amalan-amalan islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan Negara.
Dakwah kultural dapat di bedakan menjadi 2 pengertian: yaitu Dakwah Kultural dalam pengertian Umum dan Khusus.
Dalam pengertian Umum Dakwah kultural di pahami sebagai kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas, dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernuansa Islami
Ciri-ciri dakwah kultural secara umum adalah:Dinamis, Kreatif dan Inovatif.
Dalam Pengertian Khusus Dakwah Kultural di pahami sebagai kegiatan Dakwah dengan memperhatikan,memperhitungkan dan memanfaatkan adat, tradisi, seni dan budaya lokal dalm proses menuju Kehidupan Islami. Ciri-Ciri dakwah kultural secara Khusus: Akomodatif, Persuasif, elastis, dan tidak konfrontatif.
c. Reposisi Perempuan
Perempuan dalam pandangan Muhammadiyah tidak identik dengan Urusan mengasuh anak, mengurus dapur dan Urusan Rumah Tangga.tetapi memiliki tugas dan Tanggung jawab yang sama seperti halnya Laki-laki.
Keputusan Pleno dengan tidak memasukkan perempuan dalamstruktur PP di dasarkan atas aspirasi Muktamar.ini sebagai Implikasi dari Praktik Demokrasi yang di terapkan dalam Muhammadiyah.dan perempuan harus menerima Resiko tersebut bahwa mereka belum dapat di terima luas oleh warga Muhammadiyah yang mempunyai Hak memilih dalam Muktamar.
d. Pergolakan Politik Muhammadiyah : Dari Denpasar hingga Mataram
Dari Proses politik yang berlangsung pada 2004, baik Pemilu Legislatif maupun Pilpres, kader Muhammadiyah banyak yang gagal.Komposisi keterwakilan Kader Muhammadiyah di PAN tidaklah proporsional dan lebih jauh lagi komposisi keterwakilan Kader Muhammadiyahdi parlemen Sangatlah kecil.Komposisi keterwakilan di parlemen inilah yang memicu reaksi dan protes khususnya dari Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM),Membawa hubungan Muhammadiyah – PAN mengalami panas dingin.
5. Dinamika pemikiran muhammadiyah
Kaum Muda Muhammadiyah ini berupaya meletakkan dasar-dasar perubahan dalam tubuhMuhammadiyah dengan memberikan pencerahan agar Muhammadiyah tidak terjebak dengan birokratisme organisasi dan Problem-problem pragmatisme politik sehingga menyebabkan Muhammadiyah mengalami stagnasi pembaruan dan tidak mampu menjawab tantangan zaman.Selain itu mereka mencoba menawarkan paradigma islam transformatif sebagai tawaran untuk Merealisasikan Islam sebagai kekuatan untuk melakukan transformasi sosial di tengah-tengah problematika kemanusiaan.Singkatnya mereka bersikap kritis terhadap kondisi internal Muhammadiyah yang mengaitkannya dengan dinamika Intern dan faktor-faktor Eksternal.
a. Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM)
Ada 3 tawaran metodologis yang di gagas JIMM dalam rangka pembaruan gerakan Muhammadiyah.
1. Kesadaran Hermeneutik
2. Pemanfaatan dan pendekatan Ilmu-ilmu Sosial untuk memotretdan menganalisis persoalan-persoalan umat islam menjadi menarik untuk di ketengahkan.
3. Gerakan Sosial Baru
b. Pusat Studi Agama dan Peradapan (PSAP)
Salah satu lembaga kajian yang di anggap “sayap” Muhammadiyah yang berdiri pada periode kepemimpinan Buya Syafii Maarif (2000-2005) adalah PSAP (Pusat Studi Agama Dan Peradaban). PSAP lahirr atas inisiatif anak-anak muda Muhammadiyah yang berusaha memperkuat Muhammadiyah. Tidak heran para Inisiator PSAP Umumnya berasal dari aktivis kampus yang terbiasa bergelut dengan wacana intelektual kritis di kampus.
c. Maarif Institute
Nama lengkapnya Maarif Institute For Culture and Humanity, di dirikan di jakarta pada tanggal 28 february 2003 oleh beberapa tokoh Muhammadiyah, Maarif Institute Berkomitmen untuk memperjuangkan percepatan proses konsolidasi demokrasi di indonesia dengan memperkuat peran dan fungsi civil society, legislatif dan eksekutif, serta mendorong proses Resolusi Konflik,mediasi dan rekonsiliasi. Dari misi tersebut Maarif Institute kemudian Fokus dalam 2 program utama, yakni Program Pengembangan kajian Islam dan Program Penguatan Demokrasi dan Good Governance
d. Majelis Reboan
Selain JIMM Salah satu wadah Kultural yang mewadahi pengembangan pemikiran pembaruan anak muda Muhammadiyah adalah Majelis Reboan yang berbasis di Yogyakarta.Forum ini digagas menjelang 100 tahun Muhammadiyah, masalah dan tantangan semakin berat dan kompleks. Upaya–Upaya pembaruan dan mencari jalan keluar dari setiap problem yang di hadapi harus menjadi agenda besar Muhammadiyah. Salah satu elemen yang bertanggung jawab untuk melakukan langkah besar itu adalah Angkatan Muda Muhammadiyah.
Faktor yang menjadi Latar dari di gagasnya Majelis Reboan adalah Tiadanya tempat menuangkan ide-ide alternatif terhadap persoalan yang di hadapi Muhammadiyah,sehingga Keberadaan Majelis Reboan menjadi fenomena tersendiri ketika menyaksikan kompleksitas persoalan yang di hadapi Muhammadiyah.
6. Pernyataan menjelang 1 abad muhammadiyah
Keberhasilan perjuangan Muhammadiyah yang berjalan hampir 1 abad pada Hakikatnya merupakan Rahmat dan karunia Alloh Subhanahu Wa Ta’ala yang patut di syukuri oleh seluruh warga persyarikatan.
Dengan senantiasa mengharap Ridho dan pertolongan dari Alloh Subhanahu Wa Ta’ala , Muhammadiyah dalam Usia dan kiprahnya menjelang 1 abad menyampaikan pernyataan pikiran yakni:
a. Komitmen Gerakan
Dalam perkembangan Muhammadiyah berbagai hal telah di lakukan karena komitmennya pada misi sosial kemanusiaan.terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam hal ini:
a. Muhammadiyah adalah gerakan islam yang sangat mengemban misi dakwah dan Tajdid, berasas islam,bersumber pada AlQuran dan As Sunnah.
b. Muhammadiyah dalam usianya menjelang 1 abad telah banyak mendirikan taman kanak-kanak,sekolah, perguruan tinggi,rumah sakit, balai pengobatan, rumah yatim piatu, usaha ekonomi,penerbitan dan usaha amal lainnya.
c. Kiprah dan Langkah Muhammadiyah yang penuh dinamika itu masih di rasakan belum mencapai puncak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan cita-citanya sehingga Muhammadiyah semakin di tuntut untuk meneguhkan merevitalisasi gerakannya keseluruh lapangan kehidupan.
b. Pandangan Keagamaan
Kiprah Muhammadiyah dalam rentang waktu yang panjang dalam bidang yang sangat kompleks berdasarkan pada pemahaman keagamaan yang bersumber pada Al Quran dan As Sunnah,berkenan dengan pandangan keagamaan terdapat beberapa poin penting :
1. Muhammadiyah dalam melakukan kiprahnya dalam berbagai bidang kehidupan untuk kemajuan umat,bangsa dan dunia kemanusiaan ddi landasi oleh keyakinandan pemahaman keagamaan
2. Misi Dakwah Muhammadiyah yang mendasar itu merupakan perwujudan dari semangat awal persyarikatan ini sejakdi dirikannya yang di jiwai dalam Al Quran surat Al Imran 104.
3. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah di kenal sebagai peloporgerakan Tajdid (Pembaruan)
4. Dalam Pandangan Muhammadiyah, bahwa Masyarakat islam yang sebenar-benarnya yang menjadi tujuan gerakan merupakan wujud aktualisasi ajaran islam dalam struktur kehidupan kolektif manusia yang memiliki corak masyarakat tengahan (Ummatan Wasatha) yang berkemajuan baik dalm wujud sistem sosial-budaya,sistem sosial,dan lingkungan fisik yang di bangunnya.
c. Pandangan Tetang Kehidupan
Ada beberapa poin penting dalam melihat fenomena kehidupan sosial politik dan budaya Masyarakat. Untuk ini Muhammadiyah menerangkan 3 pandangan dasarnya mengenai kehidupan :
1. Muhammadiyah memandang bahwa era kehidupan umat manusia saat ini berada dalam suasana penuh paradoks.
2. Dalam memasuki babak baru globalisasi selain melahirkan pola hubungn positif antarbangsa dan antarnegara yang serba melintasi,pada saat yang sama melahirkan hal-hal negatif dalam kehidupan umat manusia sedunia.
3. Muhammadiyah mengajak seluruh kekuatan masyarakat, bangsa dan dunia untuk semakin berperan aktif dalam melakukan ikhtiar-ikhtiar pencerahan di berbagai lapangan dan lini kehidupan sehingga kebudayaan umat manusia di alaf baru ini menuju pada peradaban yang berkemajuan sekaligus bermoral tinggi.
d. Tanggung Jawab Kebangsaan dan Kemanusian
Sejak Muhammadiyah Berdiri pada 1912,Muhammadiyah telah mengemban misi kemanusiaan dengan berbagai kerja sosialnya,demikian pula perhatiannya pada aspek kebangsaan.Beberapa poin penting pada bagian:
1. Muhammadiyah memandang bahwa bangsa indonesia saat ini tengah berada dalam suasana transisi yang penuh pertaruhan.
2. Bangsa Indonesia juga tengah berada dalam pertaruhan ketika berhadapan dengan perkembangan dunia yang berada dalam cengkeraman globalisasi,politik global,dan berbagai tarik-menarik kepentingan internasional yang di warnai hegemoni dan ketidak adilan di berbagai bidang kehidupan.
3. Dalam menghadapi masalah dan tantangan internal maupun Eksternal itu bangsa indonesia memerlukan mobilisasi seluruh potensi dan Kemampuan, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam,modal sosial-kultural, dan berbagai daya dukung nasional yang kuat dan di kelola dengan sebaik-baiknya.
4. Bangsa indonesia yang mayoritas muslim juga tidak lepas dari perkembangan yang di hadapi saudara-saudaranya di dunia islam.
e. Agenda dan Langkah ke Depan : Agenda muhammadiyah di antaranya:
1. Dalam menghadapi masalah bangsa,Umat islam,dan umat manusia sedunia yang bersifat kompleks dan krusial sebagaimana di gambarkan itu Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan nasional akan terus memainkan peranan sosial-keagamaannya sebagaimana selama ini di lakukan dalam perjalanan sejarahnya.
2. Peran-peran baru sebagai wujud aktualisasi gerakan dakwah dan tajdid yang dapat di kembangkan Muhammadiyah antara laindalam menjalankan peran politik kebangsaan guna mewujudkan reformasi nasional dan mengawal perjalanan bangsa tanpa terjebak pada politik-praktik(politik kepartaian)yang bersifat jangka pendek dan sarat konflik kepentingan.
3. Dalam pergaulan internasional dan dunia islam,Muhammadiyah juga terpanggil untuk menjalankan perang global dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai adil,maju,dan berkeadaban.
4. Khusus bagi umat islam baik di tingkat lokal,nasional,maupun global,Muhammadiyah di tuntut untuk terus memainkan peran dakwah dan tajdid secara lebih baik sehingga kaum muslimin menjadi kekuatan penting dan menentukan dalam perkembangn kebudayaan dan peradaban di era modern yang penuh tantangan ini.
7. Pemberantasan korupsi ala muhammadiyah
Isu aktual perpolitikan Indonesia pasca-kejatuhan Orde baru adalah soal korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang telah menggurita, hingga sulit untuk memberantasnya.Isu ini menyita perhatian banyak kalangan termasuk para aktivis gerakan islam.hingga muncul gagasan “Haram”menyalatkan jenazah para koruptor.
Salah satu aspek yang harus di perhatikan dalam memberantas korupsi adalah mentalitas keagamaan.dalam rangka menumbuhkan mentalitas keagamaan di kalangan umat dan pejabat publik di perlukan adanya penanaman dan pengamalan nilai-nilai agama, karena secara umum mereka yang melakukan korupsi adalah orang-orang yang beragama.
Menurut Muhammadiyah terdapat beberapa strategi yang dapat di lakukan:
1. Mendorong para tokoh dan lembaga agama untuk mengeluarkan fatwa atau opini serta sanksi moral bagi para pelaku korupsi.
2. Mendorong setiap pemeluk agama untuk lebih menghayati ajaran agamanya,karena penghayatan yang benar akan mencegah seseorang melakukan tindak korupsi.
3. Membersihkan organisasi kemasyarakatan islam dan institusi-institusi keagamaan dari unsur-unsur praktik korupsi.
4. Mengoptimalkan potensi institusi mesjid yang bertebaran di tanah air sebagai pembinaan umat.
5. Proses penyadaran dan pemberdayaan melalui media pengajian majelis ta’lim,khotbah jum’at,dan momentum hari-harri besar islam serta metode dakwah lainnya mengenai bahaya korupsi menjadi sangat signifikan di masa mendatang
RESUME 1 (SATU) ABAD MUHAMMADIYAH
Sebagai Salah Satu Tugas Mata Kuliah Kemuhammadiyahan I
Disusun oleh :
Bustami : 1011.10032.as.IV.SI
Mata Kuliah Kemuhammadiyah I
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
MUHAMADIYYAH BANDUNG
Jln. K.H.A. Dahlan/ Banteng Dalam No. 6, Tlp./fax:022-7314901
Bandung 40264
Tidak ada komentar:
Posting Komentar